REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan pemerintah segera membangun hunian bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Hal ini disampaikan Wapres saat berdialog virtual dengan perwakilan pengungsi dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Kamis (16/12).
Dialog ini sebagai pengganti kunjungan langsung Wapres ke posko pengungsi yang batal hari ini karena adanya erupsi Semeru susulan pada Kamis (16/12) pagi. Kepada Wapres, sejumlah warga menyampaikan tentang kepastian rencana pembangunan maupun renovasi hunian maupun relokasi bagi masyarakat yang rumahnya sudah tertimbun lahar Semeru.
"Seperti disampaikan tadi, sudah disiapkan semuanya, lahannya sudah siap dan rencana pembangunannya sudah siap, dan tempatnya itu dicari yang aman dari bahaya,” ujar Wapres.
Wapres mengatakan, pemerintah akan mencarikan lokasi yang paling aman dan diupayakan masih dekat dengan lokasi tempat tinggal yang lama. Ia juga telah memerintahkan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merumuskan tata ruang untuk relokasi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Wapres meminta penataan relokasi menitikberatkan aspek keamanan dari bencana.
"Saya memerintahkan kepada pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk berkolaborasi dalam merumuskan peruntukan dan penataan ruang pada kawasan Gunung Semeru dengan menitikberatkan aspek bencana," katanya.
Bahkan Wapres pun menyambut baik adanya usulan pemanfaatan perhutanan sosial untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana erupsi Semeru. "Saya sudah bicara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu dimungkinkan. Jadi itu nanti bisa diproses lebih lanjut untuk dikoordinasikan. Saya kira itu ide bagus dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat yang terdampak (bencana)," ujarnya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyampaikan, telah mengeluarkan surat izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan penampungan sementara korban bencana alam erupsi Semeru dan lahan usahanya.
"Penampungan bencana alam diberikan dengan jangka waktu selama 20 tahun. Bagaimana nanti selanjutnya yang penting sekarang Bupati Lumajang, Menteri PUPR, sudah bisa bekerja secara langsung di lapangan," katanya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan, jika hunian sementara nanti akan dibangun di tanah yang akan digunakan untuk hunian tetap. Menurutnya, BNPB saat ini terus melakukan pendataan dan verifikasi terhadap para pengungsi yang benar-benar harus direlokasi dan dibangunkan hunian baru.
"Sesuai ketentuan memang bagi masyarakat yang terdampak bencana, yang tempat tinggalnya memang harus dibangunkan baru, itu mendapat dana selama menunggu rumahnya jadi dibantu oleh BNPB, tapi kami sudah berkoordinasi dana itu bisa diberikan kepada masyarakat terdampak walaupun tinggal di hunian sementara," paparnya.
Selain berdialog dengan perwakilan pengungsi, pada kesempatan ini Wapres juga menyaksikan penyerahan bantuan secara simbolis dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada Bupati Lumajang sebesar 15 miliar rupiah.
Berdasarkan data dari BNPB, sejauh ini jumlah lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Semeru adalah 151 titik dengan total pengungsi yang mencapai 10.565 jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika