REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menyentil sejumlah bupati/wali kota di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang tidak menghadiri rapat koordinasi percepatan vaksinasi. Padahal, Sumbar termasuk salah satu daerah yang belum mencapai target 70 persen.

"Kepala daerah yang tidak hadir, Bupati Solok yang cuma ada pengganti, Wali Kota Payakumbuh ada acara dan tidak ada pengganti, Wali Kota Padang Panjang, Wali Kota Padang juga tidak hadir," kata Tito di Kota Padang, Sumbar, Jumat (17/12).

Tito menyampaikan hal itu usai rapat koordinasi penanganan Covid-19 dan percepatan vaksinasi di Sumbar bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi, bupati/wali kota, serta pemangku kepentingan terkait. Menurut dia, kalau yang hadir wakil kepala daerah maupun sekretaris daerah (sekda) masih terbilang lumayan.

Tetapi jika diwakili oleh yang bukan pengambil keputusan maka itu patut dipertanyakan. "Jika cuma staf yang hadir tidak mengerti apa yang disampaikan, yang dilaporkan oleh staf kepada kepala daerah belum tentu sama penekanannya dengan apa yang dibahas dalam rapat," kata Tito.

Oleh karena itu, menurut Tito, perlu keseriusan kepala daerah agar di Sumbar pada akhir tahun ini, capaian vaksinasinya sudah bisa 70 persen. Untuk mewujudkan hal itu, sambung dia, perlu kolaborasi bersama.

Tito menegaskan, kebijakan vaksinasi sudah masuk politik negara dan menyangkut keselamatan rakyat, bukan lagi politik praktis." Hanya dengan kolaborasi semua pihak target 70 persen bisa dicapai dalam dua pekan ini, tidak bisa sektoral dan sporadis," kata mantan Kapolri tersebut.

Tito meminta semua daerah bergerak serentak mempercepat pencapaian vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap varian baru Omicron. "Presiden kemarin sudah memerintahkan kepada seluruh kepala daerah, jajaran TNI dan Polri untuk mempercepat vaksinasi, apalagi dengan adanya Omicron ini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika