REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pada pekan kedua Desember 2021, harga minyak goreng curah secara nasional rata-rata sebesar Rp 18.307 per liter. Angka itu mengalami kenaikan 2,84 persen dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan minyak goreng kemasan mencapai Rp 18.249 per kilogram atau naik 6,94 persen month to month (mtm).

Sementara, harga minyak goreng kemasan sederhana khususnya di Provinsi Bali telah mencapai rata-rata Rp 19 ribu sampai Rp 20 ribu per liter. Guna meringankan beban masyarakat akibat lonjakan harga kebutuhan pokok khususnya minyak goreng, pemerintah telah menyiapkan langkah menstabilkan harga minyak goreng dengan mendorong pelaku usaha untuk menyediakan minyak kemasan sederhana sebanyak 11 juta liter seharga Rp 14 ribu per liter baik di ritel modern maupun langsung ke masyarakat melalui operasi pasar.

“Operasi pasar minyak goreng merupakan komitmen nyata Pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat terutama menjelang Natal dan Tahun Baru 2022. Kami berharap masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan harga terjangkau dan harga minyak goreng dapat berangsur stabil,” ujar Airlangga melalui siaran pers saat meninjau operasi pasar minyak goreng di Pasar Rakyat Phula Kerti Denpasar Bali, Sabtu (18/12).

Antusiasme masyarakat dinilai sangat besar terhadap program ini. Mereka mengaku sangat terbantu untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. 

Pemerintah terus mendorong distribusi penyaluran minyak goreng ke ritel modern dan masyarakat sehingga target 11 juta liter dapat tercapai pada akhir 2021 ini. Pasar Rakyat Phula Kerti telah selesai direvitalisasi dan diresmikan pada Januari 2020. 

Pemerintah juga menggencarkan penggunaan transaksi nontunai di berbagai tempat, termasuk di pasar tradisional. Masyarakat dapat melakukan transaksi non tunai dengan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. 

Di sisi lain, hal ini juga dapat meminimalisir penggunaan uang fisik di masa pandemi Covid-19 guna mengatasi penyebaran virus Covid-19. Pemerintah juga sangat menghargai peran serta perbankan khususnya Bank Negara Indonesia (BNI) dalam membantu menggerakan kembali aktivitas transaksi penjual dan pembeli di pasar tradisional tanpa mengabaikan protokol kesehatan melalui digitalisasi ekosistem pasar yang dilaksanakan di Pasar Phula Kerti ini melalui QRIS.

Hingga hari ini, tercatat jumlah UMKM yang menggunakan QRIS di Provinsi Bali mencapai 40.380 UMKM. Merchant QRIS di Provinsi Bali di dominasi oleh usaha mikro sebesar 54 persen, lalu disusul dengan usaha kecil 30 persen, usaha menengah 11 persen, usaha besar 4,6 persen, dan lainnya sebesar 0,3 persen.

Sambil berkeliling mengunjungi kios-kios di pasar tersebut, Menko Airlangga juga berdialog dengan para pedagang dan secara simbolis menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BNI kepada UMKM binaan BNI. Ia turut menyempatkan diri berbelanja langsung berbagai kebutuhan pokok dari UMKM di sana mulai dari sayur-sayuran dan daging, termasuk juga makanan tradisional setempat.

Pemerintah terus mendukung pengembangan UMKM di Bali melalui program KUR. Penyaluran KUR di Provinsi Bali sampai dengan 14 Desember 2021 telah mencapai Rp 6,97 triliun. Sedangkan penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Provinsi Bali mencapai Rp 400,8 miliar yang diberikan kepada 334.019 pelaku usaha mikro.

“Diharapkan UMKM di Provinsi Bali yang terdampak pandemi Covid-19 dapat segera bangkit kembali. Maka dapat turut mendorong pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika