REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan infrastruktur literasi keuangan sangat penting dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran."Melalui percepatan inklusi keuangan, kita bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional," kata Iskandar dalam acara Peluncuran Infrastruktur Literasi Keuangan secara daring di Jakarta, Senin (20/12).
Dia menyadari salah satu kelompok masyarakat yang belum tersentuh inklusi keuangan adalah kelompok empat desil atau 40 persen terbawah. Oleh karena itu, salah satu cara menciptakan kesempatan kerja untuk golongan tersebut adalah dengan melibatkan langsung dalam inklusi keuangan.
"Jadi,inklusi keuangan bukan hanya menabung saja, tetapi lebih dari itu, yakni untuk menyejahterakan rakyat Indonesia," tegas Iskandar.
Menurut dia, cara paling efektif mendorong masyarakat golongan 40 persen terbawah kepada inklusi keuangan adalah melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Dengan berbagai kerja sama mendorong UMKM, selama ini indeks inlklusi keuangan dari sisi pemegang akun bank berhasil meningkat secara bertahap dari yang hanya 19,6 di 2019 menjadi 61,7 pada 2020.
Iskandar menambahkan hal tersebut juga terlihat pada indeks penggunaan akun bank, yakni dari 9,74 pada 2013 menjadi 81,4 di 2020. Maka dari itu, diharapkan sasaran kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tersebut pun bisa diperluas, agar inklusi keuangan bisa mencapai target pemerintah yaitu 90 persen pada 2024.
Pada hari ini, Senin (20/12), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan tiga infrastruktur literasi keuangan yakni Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025, Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan, dan Buku Saku Cerdas Mengelola Keuangan bagi Calon Pengantin.
Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito mengatakan perkembangan sektor jasa keuangan yang semakin pesat memberikan dorongan dapat berinovasi. Hal ini untuk menghadapi tantangan terkait rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat yang hanya berkisar 38,03 persen pada 2019.
"Pada kesempatan yang baik ini kami bermaksud meluncurkan tiga jenis infrastruktur literasi keuangan. Hal ini merupakan upaya Otoritas Jasa Keuangan, untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat guna mencapai indeks inklusi keuangan pada tahun 2024 sebesar 90 persen," ujarnya saat Peluncuran Infrastruktur Literasi Keuangan secara virtual.
Ikuti Whatsapp Channel Republika