Monday, 17 Muharram 1444 / 15 August 2022

Monday, 17 Muharram 1444 / 15 August 2022

 

17 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Apindo Minta Menaker dan Mendagri Beri Sanksi Anies Baswedan

Senin 20 Dec 2021 07:04 WIB

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Nidia Zuraya

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani.

Foto: Republika/Agung Supriyanto
Apindo mengimbau perusahaan di DKI Jakarta untuk mengabaikan aturan baru UMP 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani, meminta Kementerian Ketenagakerjaan, agar memberi sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Hal itu karena Anies dinilai melawan hukum soal pengupahan dengan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 0,85 persen.

 

“Karena hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif,” kata Hariyadi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/12).

Baca Juga

Dia menambahkan, dengan adanya revisi dari Anies itu, upaya untuk mengimplementasikan jaring pengaman sosial (JPS) bagi pekerja pemula tanpa pengalaman sulit dilakukan. Khususnya, ketika struktur skala upah di DKI semakin tidak jelas dengan JPS yang terabaikan.

“Karena itu, kami meminta Kemenaker untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi,” ujar dia.

Tak hanya itu, Apindo juga meminta kepada menteri dalam negeri untuk memberikan pembinaan dan sanksi kepada kepala daerah yang melanggar, termasuk Anies. Utamanya, karena telah melemahkan sistem pemerintahan.

“Sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272, pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah,” kata Heriyadi.

Lebih jauh, dengan adanya keputusan Anies untuk merevisi besaran nilai UMP pada 2022, pihak Apindo juga mengimbau perusahaan di Jakarta untuk mengabaikannya. Hal itu, kata dia, sembari menunggu keputusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.

“Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No. 1395 Tahun 2021 pada 19 November lalu, di mana kenaikan UMP 0,85 persen,” katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile