REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus, menyatakan pihaknya mempertanyakan sikap dan ancaman Serikat Pekerja Pertamina yang dinilainya lebih berbobot politis dari pada perjuangan normatif buruh.
Menurut Deddy, dalam surat ancaman mogok tersebut, tidak secara gamblang menyebutkan hal-hal apa yang menjadi masalah antara Serikat Pekerja dengan Pertamina.
Misalnya, tak jelas poin apa dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dianggap merugikan pekerja, sehingga mengeluarkan ancaman mogok kerja itu.
“Regulasi juga mengatur jika PKB yang baru tidak disetujui maka yang lama tetap dipakai hingga ada kesepakatan baru. Jadi tidak ada alasan untuk mogok secara besar-besaran,” kata Deddy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (22/12).
“Setahu saya, apa yang diterima oleh karyawan Pertamina jauh lebih baik dibanding perusahaan manapun, termasuk pekerja di BUMN lainnya,” ungkap Deddy.
Deddy mengatakan pihaknya merasa ancaman mogok itu adalah manuver politik belaka. Sebab, kata dia, terkesan Serikat Pekerja ingin menyandera jajaran Direksi Pertamina di saat memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Kesan saya, mereka ingin Pertamina lumpuh sehingga gagal mengamankan pasokan di masa liburan panjang ini,” kata Deddy.
Lebih jauh, dia menganalisa tujuan utama ancaman mogok adalah menuntut pergantian Direktur Utama. Hal itu menjadi satu dari 3 tuntutan. Dua lainnya adalah mengenai PKB dan Hubungan Industrial.
Oleh karena itulah anggota Fraksi PDI Perjuangan ini berharap agar elite Serikat Pekerja Pertamina menjelaskan masalah sebenarnya yang mereka tuntut sehingga mengeluarkan ancaman mogok kerja.
“Jika tidak, akan berkembang spekulasi yang merugikan Pertamina dan Serikat Pekerja itu sendiri. Sudah banyak isu berkembang di luar yang menyatakan bahwa kemelut kali ini adalah bagian dari upaya untuk menjatuhkan Dirut belaka. Sepertinya, elite Serikat Pekerja punya agenda lain dengan pihak-pihak yang ingin menduduki kursi Direktur Utama, katanya,” urainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika