REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) bersama Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas kembali meresmikan 7 lembaga penyalur BBM Satu Harga di wilayah Nusa Tenggara Timur. Peresmian ini sekaligus membuktikan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menyelesaikan pembangunan 78 lembaga penyalur BBM Satu Harga sepanjang tahun 2021 sesuai dengan penugasan pemerintah, diantaranya 10 di Sumatera, 12 di Nusa Tenggara Timur, 6 di Nusa Tenggara Barat, 23 di Kalimantan, 9 di Sulawesi, dan 18 di wilayah Papua dan Maluku.

Peresmian ini dilakukan langsung oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, Direktur Logistik & Infrastruktur PT Pertamina (Persero), Mulyono serta Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Alfian Nasution.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa pemerintah senantiasa menyalurkan energi hingga pelosok negeri dengan memastikan kesetaraan harga. Melalui BBM Satu Harga, selain memastikan ketersediaan energi, tidak ada lagi diskriminasi, harga bahan bakar akan makin terjangkau dan sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya

“Pertama-tama kami ucapkan apresiasi kepada gubernur dan para kepala daerah telah memfasilitasi kehadiran Program BBM Satu Harga. BBM Satu Harga ini adalah program keadilan dan pemerataan energi, kami ingin energi dengan harga terjangkau ini dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat, keberadaan dan ketersediaan energi di masyarakat inilah yang akan mendorong mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan mempercepat roda pembangunan di seluruh tanah air,” jelas Arifin.

Arifin melanjutkan bahwa Kementerian ESDM mengapresiasi Pertamina dan BPH Migas yang secara bertahap dan konsisten melaksanakan Program BBM Satu Harga sehingga masyarakat di pelosok bisa mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau. Dengan target hingga 573 lembaga penyalur BBM Satu Harga hingga tahun 2024, Arifin mengatakan bahwa tantangan untuk mewujudkan energi berkeadilan ini masih cukup besar.

“Saat ini sudah 321 yang resmi beroperasi, masih sekitar lebih dari 240 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang harus dibangun selama 2 tahun. Kita harus berkomitmen bersama memenuhi target ini dan terus berkontribusi kepada masyarakat, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina ingin memastikan energi ini sampai dan dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri,” terang Arifin

Ikuti Whatsapp Channel Republika