REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk mengoptimalkan pemberdayaan terhadap para ibu, sebagai salah satu pendekatan dalam upaya menekan kemiskinan pada keluarga di sana.

"Kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural ini harus diintervensi dengan pendekatan yang berbeda. Tidak boleh disamakan," ucap Gubernur Sulteng Rusdy Masturadi Palu, Sulteng, Rabu (22/12).

Data Pemerintah Provinsi Sulteng, angka kemiskinan saat ini 13,06 persen. Ada empat kabupaten meliputi Sigi, Donggala, Tojo Una-una dan Parigi Moutongyang masih tinggi angka kemiskinannya.

Pemberdayaan masyarakat menjadi satu pendekatan dalam menggerakkan ekonomi ibu rumah tangga. Pemberdayaan dilakukan dengan berbagai metode agar dapat mengubah perilaku masyarakat, sehingga dapat keluar dari kemiskinan.

Kata Rusdy, untuk kemiskinan struktural pemerintah membantu sarana pengembangan usaha masyarakat, serta memfasilitasi masyarakat termasuk para ibu untuk berusaha. "Misalnya, mereka yang tidak memiliki modal usaha, maka pemerintah menyediakan fasilitas bantuan dana lewat skema KUR di bank," kata dia.

Ia mengakui bahwa, di sebagian daerah di Sulteng perempuan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi merangkap sebagai tulang punggung keluarga. Kondisi ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya kemiskinan dan menambah angka kemiskinan daerah, sehingga perlu disentuh dengan program-program yang mendorong bangkitnya ekonomi perempuan.

Pemprov Sulteng, kata dia, saat ini memiliki program semua bisa kerja yang tidak hanya difokuskan kepada generasi muda, tetapi juga difokuskan kepada perempuan/ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab ganda sebagai tulang punggung keluarga. "Program semua bisa kerja juga diintegrasikan kepada ibu-ibu rumah tangga, agar ibu rumah tangga bisa memiliki penghasilan secara berkelanjutan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika