REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengaku optimis soal antisipasi musim penghujan tahun ini. Menurut dia, antisipasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejauh ini dalam kondisi baik.
“Semoga di Januari dan Februari curah hujan yang terjadi bukan curah hujan ekstrem,” kata Anies kepada awak media di Mapolda Jaya, Kamis (32/12).
Dia berharap, DKI bisa melewati musim penghujan dengan baik. Terlebih, dengan tiap persiapan yang dilakukan pihak dia. Pernyataan Anies, seolah menyangkal kritik dari Fraksi PSI dan PDIP yang pesimis dengan berbagai rencana penanganan banjir dari Pemprov DKI.
Terlebih, ketika saat ini Pemprov DKI memfokuskan anggaran untuk sumur resapan sekitar Rp 400 miliar. Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian, mengaku menerima banyak keluhan soal sumur resapan yang kini digencarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.
Menurut dia, sumur resapan itu kerap menimbulkan kerusakan di badan jalan dan mengancam keselamatan pengguna jalan. “Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur resapan Anies Rp 400 miliar resahkan warga,” kata Justin.
Oleh sebab itu, Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta, kata dia, mengusulkan secara terbuka pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sumur Resapan. Justin mengatakan, data pembangunan sumur resapan tidak terbuka.
Semengtara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai jika usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) sumur resapan dari fraksi PSI tidak diperlukan. Menurutnya, pembentukan pansus bisa dilakukan jika memang ada hal yang perlu diperdalam.
“Ngapain bikin pansus? kan sudah jelas bahwa manfaat dari sumur resapan itu tidak ada,” kata Gembong saat dihubungi.
Dia menilai, sumur resapan yang kini dicanangkan pemerintahan Gubernur DKI, Anies Baswedan, sudah dalam pembahasan. Sehingga, pembentukan panitia khusus sumur resapan dinilainya tidak perlu.
“Apa yang mesti dipansuskan? Kami fraksi PDIP melihat pansus sumur resapan tidak terlalu urgen untuk kita konsentrasi karena pada dasarnya bahwa program sumur resapan manfaatnya tidak maksimal,” katanya.
Hal itu, dikatakan Gembong, karena pengerjaan sumur resapan dilakukan dengan asal-asalan dan tidak kentara manfaatnya. Terlebih, ketika anggaran untuk sumur resapan di DKI pada tahun depan disebutnya sudah tidak ada.
Kendati demikian, pengamat kebijakan dan perencanaan tata kota, Frans Ari Prasetyo, menyoroti saran PSI dalam pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk sumur resapan. Menurut Frans, hal itu cenderung terlihat sangat politis karena mempermasalahkan sumur resapan yang tujuannya baik.
“Sumur resapan itu skenario baik untuk menyerap flow air yang tidak tertampung. Kalaupun ada kendala, saya pikir mungkin satu dari seribu saja, jadi kenapa harus cari yang bermasalahnya tanpa lihat banyak yang berhasil?” tanya Frans ketika dihubungi.
Dia menambahkan, jika melakukan komparasi penerapan sumur resapan di banyak lokasi, hal itu cenderung berhasil menghilangkan banjir. Bahkan, di beberapa lokasi di kota besar, kata Frans, banjir bisa benar-benar menghilang dengan penerapan sumur resapan.
“Padahal (sumur resapan) ini hal bagus untuk memperbaiki hal seperti banjir, tapi malah ditarik politis,” jelas dia.
Dia melanjutkan, jika ingin melihat konteks yang perlu dipermasalahkan, PSI sebaiknya melirik pada konteks yang lebih tinggi seperti korupsi, alih-alih dari hal remeh seperti pencanangan sumur resapan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika