REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj menegaskan bahwa pesantren-pesantren yang dimiliki Nahdlatul Ulama (NU) di seluruh Indonesia tidak ada yang terpapar paham radikal. Hal ini disampaikan Kiai Said saat memberi laporan pertanggungjawaban kepengurusan PBNU periode 2015-2021.
"PBNU menjamin tidak ada satupun dai-dai yang berpaham radikal. Pesantren pesantren NU tidak ada yang tersusupi dan terkontaminasi dengan radikalisme," ujar Kiai Said dalam sidang pleno II Muktamar NU yang digelar di UIN Raden Intan, Kota Bandar Lampung, Kamis (23/12).
Menurut Kiai Said, munculnya radikalisme disebabkan akibat pemahaman keagamaan yang sempit dan kaku. Pemahaman keagamaan yang sempit dan kaku itu, kata dia, biasanya dibangun oleh pengetahuan yang sempit pula. Pendidikan yang dibangun biasanya juga belum bisa memilah secara jelas nilai keagamaan yang benar dan justru malah disalahgunakan.
Selain itu, menurut Kiai Said, selama ini PBNU juga mendukung lahirnya Undang-Undang Anti terorisme yang lebih tajam dan lebih mampu mengantisipasi potensi terjadinya aksi terorisme. Dia pun mengampanyekan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan NU untuk membangun daya kritis generasi muda dalam mencerna informasi di dunia maya.
"Sebab paham radikalisme banyak menyusup melalui dunia pendidikan," ucap Kiai Said.
"PBNU juga meminta agar Kemenkominfo tegas menutup situs penyebar radikalisme, karena dari sinilah akar paham yang menyuburkan aksi terorisme," kata dia.
Di bawah kepemimpinannya selama dua periode, Kiai Said juga memastikan bahwa NU aktif menjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia. Dengan berbagai pengamalan dan kepercayaan masyarakat yang begitu besar, menurut dia, peran NU bukan hanya membentuk peradaban bangsa, tapi juga menjadi inspirasi peradaban dunia.
"Kiprah NU dalam menangkal rongrongan kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi bangsa mendapat pengakuan dari Indonesia. Sejumlah negara mengapresiasi peran dan ekstensensi NU dalam menjaga kedamaian dalam kebhinekaan, toleransi dalam keberagaman, keharmonisan, serta keutuhan bangsa-bangsa," jelas dia.
Dalam konteks keindonesiaan, kata Kiai Said, NU menjadi organisasi yang berperan penting dalam integrasi Islam dan negara. Terbukti hingga kini, lanjut dia, NU berkomitmen menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan konsisten menjaga ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.
"NU dengan konsisten menolak setiap kelompok mana pun yang hendak mengubah bentuk negara, baik negara agama maupun negara sekuler," ujar dia.
Selain itu, tambah dia, NU juga mendukung pemerintah membubarkan organisasi yang berkeinginan mengusung khilafah di Indonesia. "NU juga menilai bahwa gerakan 212 bukanlah kebangkitan umat Islam melainkan gerakan politik. Pengagasnya jelas memiliki tujuan dan motif politik mengatasnamakan agama Islam," jelas Kiai Said.
Ikuti Whatsapp Channel Republika