REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenang perjalanan Nahdlatul Ulama dalam menyalurkan aspirasi politiknya menuju khittah atau garis besar perjuangan NU. Wapres menyebut, NU pernah mengalami fase mendukung partai, menjadi partai, bergabung fusi partai hingga tak berpartai seperti saat ini.
Kiai Ma'ruf menjelaskan, NU pernah menyalurkan aspirasi politik menggunakan Partai Masyumi atau NU menjadi bagian dari Masyumi. Namun, kondisi kemudian berubah ketika Masyumi dianggap oleh NU tidak lagi bisa menjadi saluran aspirasi politik.
"Maka NU mengubah dirinya menjadi parpol, ketika NU menjadi partai, saya masih menikmati masa itu, pada akhir-akhir tahun 1971 saya menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, bahkan saya menjadi Ketua Fraksi Golongan Islam," ujar Kiai Ma'ruf di sela kunjungan kerja di Lampung dalam menghadiri Muktamar NU ke 34.
Selanjutnya, perjalanan NU menjadi partai politik berubah kembali pada masa orde baru karena situasi negara dan undang-undang yang menghendaki penggabungan (fusi) partai. Karena itu, NU kembali menjadi organisasi keagamaan dan aspirasi politiknya disalurkan melalui PPP.
Mustasyar PBNU itu melanjutkan, pada 1984, situasi tidak menguntungkan bagi NU ada di PPP. Karena itu, NU keluar dari PPP secara kelembagaan, secara rganisasi dan menyatakan tidak terkait dengab parpol mana pun.
"Dan sebenarnya ingin kembali ke khittah, karena memang pernah terjadi orang NU terlalu politik minded sehingga masalah dakwahnya kurang. sehingga ini (dakwah) harus diperkuat, masa itu, orang NU berpikirnya semua politik saja, pendidikan kurang terurus, dakwahnya kurang terurus," ujarnya.
Kiai Ma'ruf pun menilai, langkah-langkah NU tersebut diambil atas dasar kesepakatan. Ia menilai, pada saat itu juga bukan kesalahan NU.
"Pada posisi ketika itu, saya pelaku ya ini, ketika itu NU tidak kemana-mana tidak dimana-mana, tidak mendapat apa-apa, sehingga lahir istilah NU seperti bulus (penyu). penyu itu telurnya halal, penyunya haram. Artinya umatnya diambil, pemimpinnya tidak diberi kesempatan, sehingga terjadilah ketidakpuasan," ujarnya.
Sementara, di awal reformasi saat Presiden Soeharto turun, NU pernah menemui Wiranto yang saat itu menjadi Panglima ABRI (TNI saat ini) untuk mengusulkan susunan kabinet bersama. Namun, kemudian NU tidak diajak sehingga NU memutuskan masing-masing dan membentuk partai.
"NU bikin partai, kita adakan pertemuan wilayah di Hotel Aliyah dan disepakati bahwa kita akan membuat partai, karena kita tidak diperhitungkan, tidak dilirik, tidak dianggap, lahirlah kemudian PKB ini, ini saya kira sejarahnya," ujarnya.
Sejak saat itu, kata Kiai Ma'ruf, kiprah NU melalui PKB ini terus berkembang hingga menjadi pattai ketiga bersama PDIP dan Golkar pada 1999. Bahkan, bisa menjadikan Abdurrachman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI. Namun, setelahnya PKB bukan tambah naik, bahkan tambah turun, dari 13 persen jadi 10 persen di 2004, dan jadi 4,5 persen pada 2009
"Jadi menurut saya, ini bagi NU itu bukan tidak konsisten, tapi bagian dari khittah, khutwah yang menurut saya semuanya langkah langkah yang diambil itu bagian daripada melaksanakan khittah NU, yaitu khittah Islahiyah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika