Disabilitas Netra di Solo Datangi Gibran, Ada Apa?
Rep: Wahyu Suryana/ Red: Fernan Rahadi
Puluhan disabilitas netra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Surakarta menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, di Balai Kota Solo, Jumat (24/12). | Foto: Republika/Binti Sholikah
REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Puluhan disabilitas netra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Surakarta menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, di Balai Kota Solo, Jumat (24/12). Mereka meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memfasilitasi sekretariat sebagai tempat pertemuan dan pelatihan bagi anggota Pertuni Surakarta.
Ketua Pertuni Surakarta, Sukiman, mengatakan, anggota Pertuni Surakarta saat ini mencapai 74 anggota yang berdomisili di Solo.
"Kami ingin difasilitasi bagaimana teman-teman punya tempat sekretariat Pertuni. Karena selama ini kami pertemuannya berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Oleh karena itu, Pak Wali tolong kami difasilitasi supaya teman-teman bisa punya sekretariat yang bagus untuk pertemuan rutin setiap bulan," kata Sukiman di acara tersebut.
Selain untuk pertemuan rutin, sekretariat tersebut nantinya juga digunakan sebagai tempat pelatihan, dan sebagainya.
"Kami ingin mendapat bantuan baik secara materi maupun moral supaya teman-teman lebih semangat. Karena kebanyakan usianya sudah di atas 40 tahun," ujar Sukiman.
Sukiman menambahkan, dulunya para penyandang disabilitas netra yang berprofesi sebagai tukang pijat biasa praktik di hotel-hotel. Namun, sekarang sudah jarang lantaran tamu hotel lebih banyak menggunakan jasa tukang pijat ibu-ibu. Sukiman berharap agar anggota Pertuni bisa bekerja sama untuk melayani tamu-tamu di hotel.
"Kami nanti kalau mau praktik di hotel, teman-teman ini identitas bajunya putih putih. Kalau difasilitasi teman-teman akan berseragam putih menunjukkan siap melayani tamu-tamu," ungkap Sukiman.
Salah satu anggota Pertuni, Purwanto, mengatakan, disabilitas netra di Solo yang membuka jasa pijat kebanyakan masih menggunakan plakat seadanya. Dia meminta agar anggota Pertuni diperbolehkan masang plakat sebagai penunjuk bagi calon pelanggan.
Aspirasi lainnya, kartu BPJS Kesehatan dan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) sebagian anggota Pertuni Surakarta sudah nonaktif. Dia juga menyampaikan aspirasi terkait sekretariat yang bisa digunakan untuk pelatihan guna meningkatkan keterampilan para anggota.
"Kemudian, bagaimana kalau di hotel-hotel ada tertera nama pemijat-pemijat dan nomor ponsel. Selain itu, kalau semua ASN di Solo bisa menggunakan jasa pijat netra maka kami akan hidup," ungkap Purwanto.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan, semua masukan sudah ditampung.
"Tadi untuk masalah sekretariat nanti bisa kami usahakan tapi bersurat dulu. Nanti tempatnya di samping Kantor Kejaksaan kami sediakan sekretariat bersama di situ. Ada ruang rapat dan aula. Semua kegiatan bisa difokuskan di situ. Masalah PKH dan BPJS coba kami urus, nanti kami data dulu akan coba kami bantu," papar Gibran.
Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Solo, Retno Wulandari, menyatakan, pencantuman nama dan nomor telepon pemijat disabilitas netra di hotel-hotel sangat bisa dilakukan. Dia meminta kepada Pertuni untuk berkoordinasi dengan hotel terkait.
"Ketika tamu meminta ada pemijat tradisional atau disabilitas netra, akan kami akomodasi," ucap General Manager The Sunan Hotel Solo tersebut.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Solo, Pri Siswanto, mengatakan, di hotel-hotel besar yang punya fasilitas spa memiliki standar khusus. Dia memberikan masukan agar Pertuni membagi para anggotanya per kecamatan sesuai domisili sehingga bisa diketahui mana saja yang terdekat dengan hotel di kecamatan tersebut. "Harus ada komunikasi awal, pendataan, semacam pengelompokan yang terdekat dari hotel, misal di wilayah barat, timur dan seterusnya," ujar Pri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
