REPUBLIKA.CO.ID, ONIARA -- Kepulauan Solomon menerima tawaran dari China untuk membantu penyediaan logistik terkait upaya penanganan kerusuhan di negara itu. Sebelumnya serangkaian pembakaran dan penjarahan pecah pada November.
Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (23/12), pemerintah Kepulauan Solomon mengumumkan bahwa telah menerima tawaran peralatan anti huru hara dan enam Petugas Penghubung Polisi dari China. Tawaran ini untuk melengkapi dan melatih Pasukan Polisi Kepulauan Solomon.
Perlengkapan anti huru hara yang akan diterbangkan antara lain tameng, helm, pentungan, dan perlengkapan tidak mematikan lainnya. Senjata itu diklaim akan semakin meningkatkan kemampuan Kepolisian Kepulauan Solomon dalam menghadapi ancaman di masa depan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan pada hari Kamis bahwa bantuan akan segera tiba di Kepulauan Solomon. Bantuan ini diharapkan memainkan peran konstruktif dalam meningkatkan kemampuan polisi Kepulauan Solomon.
"China dengan tegas mendukung pemerintah Kepulauan Solomon dalam mempertahankan stabilitas negara, dengan tegas menjaga hubungan antara China dan Kepulauan Solomon serta hak dan kepentingan sah warga negara China di sana, dan mengutuk keras tindakan ilegal dan kekerasan apa pun," kata Zhao.
Pemerintah Kepulauan Solomon mengatakan bantuan China akan melengkapi bantuan yang diterima dari negara lain, seperti Australia, Selandia Baru, Fiji, dan Papua Nugini. Sumber pertahanan dan diplomatik Australia yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada ABC News, ada kekhawatiran bahwa bantuan Cina akan menghasilkan bantuan lebih lanjut di masa depan.
Sebanyak 73 petugas Polisi Federal Australia dan 43 tentara Angkatan Pertahanan Australia dikerahkan ke Kepulauan Solomon bulan lalu, tetapi kerusuhan di negara itu terus berlanjut. Kerusuhan sebagian dimotivasi oleh keputusan pemerintah untuk memutuskan hubungan dengan Taiwan demi Cina pada 2019.
Bulan lalu, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare menyatakan bahwa kerusuhan anti-Cina telah dihasut dari luar negeri, meskipun dia menolak menyebutkan siapa pelakunya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika