Senin 27 Dec 2021 09:46 WIB

DPD RI Ungkap Lemahnya Kedaulatan Pangan Indonesia

Disayangkan jika stabilitas harga sembako masih menjadi polemik dan penyebab inflasi

Rep: rizky suryarandika/ Red: Hiru Muhammad
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bandung Yana Mulyana (kanan) berbincang dengan pedagang saat meninjau ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok serta pemeriksaan keamanan pangan oleh tim Keamanan Pangan DKPP Kota Bandung di Pasar Kosambi, Kamis (23/12). Momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) sejumlah barang kebutuhan pokok di Kota Bandung mengalami kenaikan cukup tinggi.
Foto: Edi Yusuf/Republika
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bandung Yana Mulyana (kanan) berbincang dengan pedagang saat meninjau ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok serta pemeriksaan keamanan pangan oleh tim Keamanan Pangan DKPP Kota Bandung di Pasar Kosambi, Kamis (23/12). Momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) sejumlah barang kebutuhan pokok di Kota Bandung mengalami kenaikan cukup tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Trend kenaikan harga sembako terus membayangi pasar dan masyarakat menjelang pergantian tahun. Hal ini ditandai dengan meningkatnya harga beli beberapa jenis kebutuhan pokok strategis seperti minyak goreng, telur dan daging ayam.

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin menyoroti fenomena pasar tersebut sebagai indikasi rapuhnya kedaulatan pangan Indonesia. Padahal menurutnya Indonesia mestinya terbebas dari ketidakstabilan harga pangan karena tergolong negara subur.

Baca Juga

"Namun karena persoalan mendasar ini diserahkan ke mekanisme pasar bebas, kita terpaksa harus terbiasa dengan inflasi harga dan importasi bahan pangan setiap tahunnya," kata Sultan dalam keterangan resmi yang diterima Republika, Ahad (26/12).

Sultan menyatakan ancaman inflasi telah menunjukkan gejalanya. Kondisi ini menurutnya menekan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok kelas menengah-bawah. "Dampaknya akan semakin berat terasa oleh masyarakat di daerah dan desa," ujar Sultan.