Thursday, 8 Zulhijjah 1443 / 07 July 2022

Thursday, 8 Zulhijjah 1443 / 07 July 2022

8 Zulhijjah 1443
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Eksekusi Ganti Rugi Lingkungan Rp 20,7 Triliun Mandek, Baru Terkumpul Rp 131 Miliar

Senin 27 Dec 2021 21:30 WIB

Rep: Febryan A/ Red: Mas Alamil Huda

 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menggugat 31 korporasi secara perdata terkait kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan sepanjang 2015-2021. Meski 14 perkara di antaranya telah inkracht atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi belum semuanya dieksekusi. Foto: Kebakaran hutan (ilustrasi)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menggugat 31 korporasi secara perdata terkait kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan sepanjang 2015-2021. Meski 14 perkara di antaranya telah inkracht atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi belum semuanya dieksekusi. Foto: Kebakaran hutan (ilustrasi)

Foto: Istimewa
KLHK telah menggugat 31 korporasi secara perdata terkait kebakaran hutan dan lahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menggugat 31 korporasi secara perdata terkait kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan sepanjang 2015-2021. Meski 14 perkara di antaranya telah inkracht atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi belum semuanya dieksekusi.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Rasio Ridho Sani menjelaskan, 14 perkara itu total nilai ganti ruginya sebesar Rp 20,7 triliun. Tapi, baru tiga perkara yang dieksekusi atau telah dibayarkan oleh perusahaan nilai ganti ruginya. Hasil eksekusi tiga perkara itu Rp 131,1 miliar. Rasio mengakui adanya kemandekan dalam proses eksekusi perkara lingkungan ini.

Baca Juga

"Memang tingkat keberhasilan eksekusi kita dalam kasus perdata ini di Indonesia ini masih kecil. Tidak hanya kasus lingkungan yang mengalami kemandekan eksekusi ini, tapi juga kasus-kasus yang lain," katanya dalam acara Refleksi Akhir Tahun KLHK di Jakarta, Senin (27/12).

Rasio pun berharap pihaknya mendapat masukan dari pakar hukum maupun praktisi terkait eksekusi kasus perdata ini. Dia ingin, Dirjen Gakkum KLHK bisa mempercepat proses eksekusi yang kini mandek.

Selain gugatan perdata, kata dia, Ditjen Gakkum KLHK juga menerima 941 pengaduan terkait persoalan lingkungan sepanjang 2021. Pihak yang diadukan adalah 488 perusahaan dan 453 nonperusahaan. Sebanyak 518 pengaduan di antaranya diselesaikan dengan memberikan sanksi administratif.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile