REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rojih Ubab Maimoen menyikapi tiga isu penting menjelang pergantian tahun 2022. Pertama, pria yang akrab disapa Gus Rojih ini memprotes rencana pemerintah melakukan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium mulai tahun depan.
"Jika pemerintah berencana melakukan penghapusan BBM bersubsidi demi menghindari dampak emisi yang dapat merusak lingkungan, itu tidak jadi masalah. Namun, harus ada kompensasi yakni berupa subsidi bagi BBM yang ramah lingkungan seperti pertamax," ujarnya.
Menurutnya, subsidi pemerintah tidak bisa ditiadakan begitu saja, karena dapat melanggar pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Apalagi, terang anggota DPR Fraksi PPP itu, BBM berkenaan dengan kepentingan semua kalangan, sehingga dampaknya terhadap penurunan daya beli masyarakat harus dipikirkan.
"Sebesar apapun kenaikan bahan bakar akan sangat berpengaruh pada sektor lain, seperti lonjakan harga sembako, penurunan daya beli masyarakat, serta peningkatan ongkos produksi industri dan UMKM," jelasnya.
Gus Rojih juga memprotes naiknya harga sembako menjelang tahun baru. Menurutnya, pemerintah harus mampu menjaga stabilitas harga barang agar tidak memberatkan kondisi ekonomi masyarakat yang sampai saat ini belum pulih akibat pandemi Covid-19.
"Stabilitas harga sembako akan berefek pada stabilitas perekonomian masyarakat dan akan berujung pada stabilitas sosial. Pasca Covid-19, kondisi perekonomian masyarakat sangat lemah sehingga akan sangat memberatkan jika sembako ikut naik," tuturnya.
Selain itu, Gus Rojih menyotroti kasus varian baru Covid bernama Omicron yang hingga kini sudah terdeteksi sebanyak 64 kasus. Dia menekankan agar pemerintah serius mengatasi dan mencegah penyebaran varian baru covid 19 ini di tanah air.
"Sebab, jika sedikit saja lalai maka lonjakan kasus akan meledak, dan kita akan kembali ke dalam situasi seperti awal kemunculan Covid dua tahun lalu," tambahnya.
Gus Rojih juga mengingatkan pemerintah agar terus memeperketat penerapaan protokol kesehatan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid varian baru yang dipicu oleh kerumunan warga pada saat menyambut tahun baru.
"Pemerintah juga harus seirama di semua tingkatan, mulai dari pusat hingga ke tingkat daerah dalam menerapkan protokol kesehatan secara menyeluruh," pungkasnya.
