REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Perusahaan Umum (Perum) Bulog berkomitmen membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencegah stunting pada anak lewat penyediaan pangan bergizi dan berkualitas tinggi.
"Bulog mendukung pemerintah dalam penurunan angka stunting, salah satunya dengan penyediaan pangan bergizi," ucap Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (30/12).
Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita melakukan penandatangan kerja sama tentang pemenuhan beras ASN, dan penyediaan beras untuk percepatan vaksinasi, antara Perum Bulog dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Kabupaten Donggala, serta peluncuran Beras Maleo di Palu, Rabu (29/12).
Di acara tersebut, Febby juga menyosialisasikan dukungan Perum Bulog terhadap pemerintah dalam penanganan dan penurunan stunting. Pemerintah menyebut stunting merupakan kondisi gagal tumbuh, di mana tinggi badan anak tidak berbanding lurus dengan usianya.
Sulteng menjadi satu provinsi di Indonesia dengan kasus stunting sangat tinggi, dengan prevalensi kasus stunting sebesar 31,26 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus stunting di Sulteng melebihi rata-rata kasus stunting nasional, padahal pemerintah pusat telah menargetkan kasus tunting bisa turun menjadi 14 persen pada 2024.
Untuk mendukung target tersebut, kata Febby, Perum Bulog menyediakan pangan dengan kualitas dan gizi tinggi. Perum Bulog menopang dengan penyediaan beras fortifikasi yang mengandung vitamin A, B1, B6, Fe, B9, B12, B3 dan zinc.
"Penyediaan beras fortifikasi juga sebagai bentuk dukungan Perum Bulo dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat utamanya beras," ujar Febby.
Kepala Kanwil Perum Bulog Sulawesi Tengah Basirun mengemukakan, penyediaan stok beras fortifikasi akan disesuaikan dengan program pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penanganan stunting tentu berdasarkan skala prioritas, yang telah ditentukan daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang menjadi lokasi fokus penanganan stunting.
"Maka, Bulog mendukung program penanganan itu, yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah," ujar Basirun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika