REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dijadwalkan melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (30/12). Saat ini Washington dan Moskow tengah terlibat ketegangan perihal kondisi di Ukraina.
CNN, mengutip seorang pejabat di pemerintahan Biden melaporkan, pembicaraan via telepon itu diminta oleh Putin. Biden pun menerima. “Dia (Biden) percaya, ketika berkaitan dengan Rusia, tak ada pengganti untuk dialog langsung antarpemimpin,” ucapnya.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Emily Horne mengungkapkan, pemerintahan Biden terus terlibat dalam diplomasi ekstensif dengan sekutu dan mitranya di Eropa. Biden membahas upaya pendekatan bersama damai menanggapi pengerahan militer Rusia di dekat Ukraina.
Horne mengatakan, Biden telah berbicara dengan para pemimpin di seluruh Eropa. Pejabat-pejabat di pemerintahannya pun terlibat secara multilateral dengan NATO, Uni Eropa, dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE).
“Para pejabat juga telah mengadakan banyak konsultasi dengan rekan-rekan mereka, termasuk dari negara-negara sayap timur secara bilateral dan dalam format B9 serta Ukraina,” ucapnya pada Rabu (29/12), dikutip Anadolu Agency.
Format B9 adalah inisiatif dari Rumania dan Polandia yang juga mencakup Bulgaria, Hongaria, Republik Ceska, Slovakia, Lituania, Latvia serta Estonia. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga telah melakukan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Blinken menegaskan kembali dukungan Washington untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina.
“Keduanya (Blinken dan Zelensky) membahas upaya untuk secara damai menyelesaikan konflik di Ukraina timur dan keterlibatan diplomatik yang akan datang dengan Rusia,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.
Hubungan Ukraina dengan Rusia telah memanas sejak 2014, yakni ketika massa antipemerintah berhasil melengserkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan pun terjadi karena terdapat pula kelompok separatis pro-Rusia di sana.
Belakangan kelompok pro-Rusia itu terlibat konfrontasi bersenjata dengan tentara Ukraina, terutama di Donbass. Pada 2015, Rusia dan Ukraina, bersama Prancis serta Jerman, menyepakati Minsk Agreements.
Salah satu poin dalam perjanjian itu adalah dilaksanakannya gencatan senjata total di wilayah timur Ukraina. Namun Moskow dianggap tak mematuhi dan memenuhi sepenuhnya perjanjian tersebut. Hal itu menyebabkan Rusia dijatuhi sanksi ekonomi oleh Uni Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika