REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah meminta maaf atas keterlambatan distribusi bantuan kepada para korban topan. Hal ini diungkapkan Duterte ketika mengunjungi para korban yang terdampak topan di provinsi Negros Oriental.
“Saudara-saudaraku, izinkan saya memulai dengan meminta maaf karena operasi bantuan pemerintah tertunda. Ini karena terbentur dengan undang-undang yang menghalangi saya untuk menyatakan keadaan darurat, yang memungkinkan saya menggunakan dana pemerintah untuk membeli semua yang Anda butuhkan," kata Duterte dilansir Anadolu Agency, Jumat (31/12).
Menurut Dewan Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Filipina, badai topan menewaskan sedikitnya 389 orang dan 1.146 lainnya luka-luka. Sementara 64 orang masih dinyatakan hilang.
Duterte mengatakan taksiran kerugian akibat kerusakan masih membutuhkan waktu. Sementara laporan lain perlu diserahkan sebelum pemerintah menyatakan keadaan darurat untuk mempercepat upaya penyelamatan, bantuan, dan rehabilitasi.
“Jadi itu masalahnya di sana. Saya tidak bisa menggunakan uang itu tanpa laporan dan saya juga tidak bisa membuat pernyataan. Mohon maafkan kami karena pemerintah sangat ketat dalam hal itu. Saya tidak mau berkompromi juga orang-orang di sini yang mendistribusikan bantuan jika sistem ini tidak diikuti karena mereka bisa masuk penjara karena itu," jelas Duterte.
Dia mengatakan militer dan polisi militer telah diinstruksikan untuk menggunakan aset mereka dalam upaya bantuan dan rehabilitasi. Filipina mengerahkan militer untuk mendukung upaya pencarian dan penyelamatan. Terutama di wilayah Bicol, Visaya Barat, Visaya Tengah, Visaya Timur, Semenanjung Zamboanga, Davao, Mimaropa, dan Caraga yang paling terpengaruh.
Topan Rai adalah topan terkuat yang melanda Filipina tahun ini. Topan yang mencapai kecepatan 195 kilometer per jam itu menyebabkan pemadaman listrik dan kerusakan serius di pulau-pulau sebelah tenggara. Para pejabat Filipina mengatakan listrik di 154 kota dan kotamadya telah dipulihkan. Sementara hanya 115 telekomunikasi yang telah dipulihkan sepenuhnya.