REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil rakyat Partai Beringin di Senayan bisa memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam memperjuangkan aspirasi konstituennya tanpa harus bertemu secara offline. Hal itu karena keterbatasan waktu, jarak, dan letak saat kunjungan kerja (kunker) ke daerah pemilihan (dapil) dalam memberikan pelayanan masyarakat di bidang keparlemenan kini bisa diatasi dengan hadirnya teknologi.
"Sebagai parlemen modern dengan penguatan pemanfaatan teknologi digital adalah langkah yang tepat, juga akan lebih mendukung keterbukaan informasi publik," kata anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Henry Indraguna dalam siaran pers di Jakarta, Senin (3/1).
Menurut dia, sistem yang dibangun dan diterapkan di DPR sesuai juga dengan komitmen kader Golkar yang terkenal militan. Menurut dia, kader yang duduk di DPRD pusat dalam merespon aspirasi rakyat, menampung, dan memperjuangkannya dapat dengan memaksimalkan kehadiran teknologi.
Henry menyebut, suara Golkar merupakan suara rakyat yang sesuai visi dan misi partai, yang ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. "Sebagai anggota Sekretariat DPR RI, saya tentunya juga harus mendukung setiap inovasi yang memberikan dampak positif dalam melayani dan menerima aspirasi rakyat," katanya yang baru diangkat sebagai anggota Sekretariat Fraksi Golkar DPR tersebut.
Henry pun menyinggung, E-Parlemen yang dikembangkan oleh Bagian Persidangan Paripurna Setjen DPR merupakan salah satu bentuk kebijakan parlemen modern. Hadirnya E-Parlemen harus bisa mengikuti kebutuhan aspirasi rakyat yang ingin menyalurkan dan memperjuangkannya di tingkat DPR di Senayan.
"Program E-Parlemen ini merupakan satu langkah inovatif, cepat, murah, dan taktis yang dapat membantu terwujudnya tata kelola kedewanan yang berkualitas. Sekaligus akan mempermudah kerja dewan dalam mendapatkan informasi dan melakukan pengawasan," ucapnya.
Henry kini ditugaskan membantu tugas parlemen sebagai Tenaga Ahli DPR yang memiliki misi khusus membawa aspirasi masyarakat di Dapil Solo Raya. Dia ingin konstituen politiknya tersebut bisa diperjuangkan secara politik di parlemen pusat.
