REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mempersiapkan operasional dan infrastruktur bursa karbon. Adapun bursa karbon merupakan sistem yang mengatur pencatatan cadangan karbon, perdagangan karbon, dan status kepemilikan unit karbon.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan bursa karbon merupakan salah satu jumlah program prioritas industri pasar modal. “Ini menjadi prioritas kita, dan juga legalitas tentu akan segera kami siapkan, dan kita akan mengembangkan indeks ESG yang juga indeks SRI-KEHATI,” ujarnya saat pembukaan IHSG secara virtual, Senin (3/1).

Menurutnya OJK juga akan memperluas basis emiten di antaranya melalui sekuritisasi pembiayaan proyek strategis. "Di mana jumlahnya cukup besar yang kita perlukan 2020-2024 yaitu Rp 6.445 triliun. Kami juga akan tetap mengakomodasi emiten yang berbasis teknologi yang di antaranya kita sudah keluarkan POJK tentang multiple voting share pada Desember kemarin," tuturnya.

Ke depan pihaknya berupaya melakukan perluasan UMKM. OJK juga akan mengembangkan derivatif pasar dan menyelesaikan yang counterparty kliring pada 2022.

"Pertama adanya varian baru Omicron di beberapa negara. Ini menjadi perhatian kita. Kedua kita mempunyai pembiayaan proyek strategis yang jumlahnya cukup besar yang harus kita pikirkan, bagaimana pembiayaan terutama infrastruktur, termasuk bagaimana kita menciptakan lapangan kerja," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika