REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI — Parveen Shaista telah menghabiskan lebih dari dua tahun berduka atas suaminya yang dibunuh gerombolan Hindu radikal di negara bagian Jharkhand di timur.
Shaista merasa lega bahwa hukum yang adil sedang diterapkan untuk menghukum mereka yang secara brutal membunuh orang yang tidak bersalah.
Pembunuhan tanpa pengadilan terhadap suaminya bukanlah pembunuhan yang terisolasi karena beberapa peristiwa serupa telah dilaporkan di seluruh negeri dalam dekade terakhir.
Pembunuhan di India mengalami peningkatan tajam dalam kekerasan massa yang menargetkan komunitas Muslim minoritas setelah Partai nasionalis Hindu Bhartiya Janata Party (BJP) berkuasa pada 2014.
Dia adalah Tabrez Ansari yang diserang secara brutal oleh massa pada 17 Juni 2019, di Dhatkidih. Dia adalah seorang Muslim dan dipaksa penyerangnya untuk meneriakkan slogan agama Hindu: “Jai Shri Ram,” atau “Salam Tuhan Ram.” Lalu massa mengikatnya ke tiang listrik dan memukulinya karena dicurigai mencuri.
Polisi datang esok harinya dan menangkap Ansari yang menjadi korban, tetapi tidak menindak para penyerang. Ansari (24) bahkan tidak mendapatkan bantuan medis usai mendapatkan amukan massa dan meninggal lima hari kemudian pada 22 Juni.
Pasangan itu menikah kurang dari dua bulan ketika Ansari menjadi sasaran umat Hindu fanatik.
“Saya berharap pada akhirnya, saya akan mendapatkan keadilan. Akan lebih baik jika pemerintah membuat undang-undang untuk menggantung pelaku dan memberi kompensasi kepada orang-orang yang terkena dampak, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan masa depan mereka tanpa kesulitan,” ujar Shahista dilansir dari Anadolu Agency, Ahad (3/12).
Partai BJP berkuasa ketika Tabrez digantung dan Raghubar Das adalah Ketua Menteri Jharkhand.
Pada Desember 2019, Partau BJP kalah dalam pemilihan majelis dan sebuah partai daerah, Jharkhand Mukti Morcha (JMM), berkuasa dan Hemant Soren menjadi menteri utama.
Baca juga: Hikmah Mengapa Alquran Kisahkan Keburukan Kaum Yahudi?
Majelis Jharkhand menyelesaikan Pencegahan Kekerasan Massa dan RUU Penghukuman Mati Massa pada 21 Desember 2021.
RUU tersebut melarang massa main hukum sendiri apalagi sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pelanggar akan dikenai hukuman penjara selama 3 tahun hingga seumur hidup dan denda 2.5 juta rupe (Rp 477 juta).
Ikuti Whatsapp Channel Republika