REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- China, Rusia, Inggris, Amerika Serikat (AS) dan Prancis telah sepakat untuk menghindari senjata nuklir dan perang nuklir. Hal ini disampaikan dalam pernyataan gabungan lima negara nuklir yang dirilis Kremlin, Senin (3/1) kemarin.

Dalam pernyataan itu lima negara yang anggota permanen Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan tanggung jawab utama untuk menghindari perang antara negara-negara nuklir dan mengurangi resiko-resiko strategis. Di saat yang sama bekerja sama dengan semua negara yang lain untuk menciptakan atmosfir yang aman.  

"Kami menegaskan negara-negara nuklir tidak bisa menang dan tidak akan pernah berperang," kata pernyataan tersebut dalam bahasa Inggris, Selasa (4/1).

"Saat penggunaan nuklir akan menimbulkan konsekuensi berkepanjangan, kami juga menegaskan senjata-senjata nuklir, selama mereka eksis, harus bertujuan untuk pertahanan, mencegah agresi dan mencegah perang," tambah lima negara itu.

Kantor berita Xinhua melaporkan Wakil Menteri Luar Negeri Cina Ma Zhouxu mengatakan pernyataan gabungan membantu meningkatkan saling percaya dan mengganti kompetisi antara negara besar dengan kerja sama dan koordinasi". Ia menambahkan Cina memiliki kebijakan "jadi yang pertama menggunakan" senjata nuklir.

Prancis juga merilis pernyataan yang menekankan lima kekuatan besar menegaskan tekad mereka dalam pelucutan dan pengendalian senjata nuklir. Mereka akan melanjutkan pendekatan bilateral dan multilateral dalam pengendalian senjata.

Pernyataan dari kelompok negara yang disebut P5 disampaikan saat hubungan Amerika Serikat (AS) dan Rusia berada di titik terendah sejak berakhirnya Perang Dingin. Sementara hubungan Washington dan Cina juga memburuk karena perselisihan dalam sejumlah isu.

Pada bulan November lalu Pentagon merilis prediksi melonjaknya proyek-proyek senjata nuklir Cina dalam beberapa tahun kedepan. Kementerian Pertahanan AS mengatakan pada tahun 2027 Beijing dapat memiliki 700 hulu ledak nuklir dan mungkin 1.000 pada 2030.

Washington berkali-kali mendesak China untuk bergabung dalam perjanjian senjata nuklir bersama Rusia. Ketegangan geopolitik antara Moskow dan negara-negara Barat memanas setelah Moskow menumpuk pasukannya di sepanjang perbatasan Ukraina.

Moskow mengatakan  mereka dapat memindahkan tentara mereka di wilayah mereka sendiri bila mereka rasa hal itu diperlukan. Pada Kamis (30/12) lalu Presiden AS Joe Biden mengatakan pada Presiden Rusia Vladimir Putin, kemungkinan akan ada sanksi bila Rusia meningkatkan kehadiran militernya di Eropa.

Pejabat pemerintah AS dan Rusia akan menggelar pembicaraan seputar keamanan pada 10 Januari mendatang. Kedua negara mengatakan mereka akan membahas mengenai aktivitas militer dan ketegangan yang timbul karena Ukraina.  Konferensi mengenai ancaman nuklir yang dijadwalkan pada Selasa ini di PBB ditunda hingga bulan Agustus karena pandemi virus Corona.

Ikuti Whatsapp Channel Republika