Rabu 05 Jan 2022 08:19 WIB

Puan Bilang Vaksin Booster Harus Gratis karena Kebutuhan Dasar

Pemerintah akan memulai program booster vaksin Covid-12 Januari 2022 ini.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Mas Alamil Huda
Vaksinator menyuntikkan vaksin Covid-19 ke anak di Taman Dewi Sartika, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (4/1). Pemerintah akan memulai vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau vaksinasi booster pada 12 Januari 2022 mendatang. Vaksinasi booster tersebut diberikan kepada 244 kabupaten/kota yang capaian vaksinasi telah memenuhi kriteria 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua.
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Vaksinator menyuntikkan vaksin Covid-19 ke anak di Taman Dewi Sartika, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (4/1). Pemerintah akan memulai vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau vaksinasi booster pada 12 Januari 2022 mendatang. Vaksinasi booster tersebut diberikan kepada 244 kabupaten/kota yang capaian vaksinasi telah memenuhi kriteria 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan memulai program booster vaksin Covid-12 Januari 2022 ini. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap agar booster vaksin bisa diberikan secara gratis untuk masyarakat.

"DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program booster vaksin Covid-19. Dan kami harapkan booster vaksin diberikan tanpa ada pungutan bayaran," kata Puan, dalam keterangannya Selasa (4/1).

Baca Juga

Booster vaksin covid-19 saat ini masih menunggu hasil riset Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). Puan menegaskan, keselamatan masyarakat adalah yang utama.

"Pemerintah harus menjamin keselamatan masyarakat. Karena itu vaksin booster perlu diusahakan gratis untuk warga, terutama rakyat kecil," ujarnya.

Puan menuturkan apabila dirasa perekonomian masih belum bisa menutupi program booster vaksin, Pemerintah disebut bisa membuat program booster berbayar bagi kalangan menengah ke atas. Pemerintah harus menyiapkan berbagai opsi lain sesuai dengan kemampuan negara. 

"Tapi prinsip yang utama, vaksin booster harus gratis karena vaksin adalah kebutuhan dasar rakyat yang merupakan tanggung jawab negara," ucapnya.

Program booster vaksin diprioritaskan menyasar kelompok lansia peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan non-PBI. DPR RI berharap Pemerintah memperhatikan betul data peserta PBI BPJS Kesehatan, mengingat kelompok masyarakat ini paling sulit mendapatkan akses kesehatan.

"Pastikan seluruh rakyat kurang mampu masuk dalam daftar PBI BPJS Kesehatan, baik itu lansia atau golongan umum. Sehingga masyarakat dari kelompok tersebut betul-betul mendapat pelayanan kesehatan, tanpa perlu mengkhawatirkan biaya," ungkapnya.

Untuk diketahui booster vaksin hanya diberikan untuk mereka yang telah divaksin dua kali. Puan mengajak masyarakat untuk segera vaksin bagi masyarakat yang belum divaksin.

"Maka saya kembali mengingatkan bagi masyarakat yang belum menerima vaksin, segera datangi sentra-sentra vaksinasi untuk disuntik vaksin. Karena vaksin dapat memberi perlindungan lebih dari corona untuk diri sendiri dan keluarga," tuturnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement