REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Myanmar berada di ambang perang saudara. Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn mengatakan krisis di Myanmar semakin dalam dan semua komponen yang mengarah ke perang saudara sudah terlihat.
"Kami merasa semua komponen untuk perang saudara sekarang ada di atas meja. Sekarang ada dua pemerintahan, ada beberapa angkatan bersenjata, orang-orang sedang menjalani apa yang mereka sebut gerakan pembangkangan sipil dan (ada) perang gerilya di seluruh negeri," ujar Prak Sokhonn dilansir Channel News Asia, Rabu (5/1).
Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, dijadwalkan mengunjungi Myanmar pada 7-8 Januari. Tahun ini, Kamboja menjabat sebagai ketua bergilir blok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Kunjungan Hun Sen merupakan upaya untuk meredakan krisis di Myanmar.
Prak Sokhonn menolak kritik bahwa kunjungan Hun Sen akan melegitimasi junta Myanmar. Prak Sokhonn mengatakan fokus Kamboja adalah untuk memperbaiki situasi di Myanmar. "Upaya akan tetap fokus pada peta jalan perdamaian dan konsensus lima poin yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN tahun lalu," kata Prak Sokhonn.
Menurut Prak Sokhonn, kunjungan tersebut bertujuan membuka jalan bagi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif serta dialog inklusif dan kepercayaan politik di antara semua pihak terkait. Kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar telah ditunda setelah junta menolak mengizinkannya bertemu dengan pemimpin sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.
Sebagai tanggapan, ASEAN mengeluarkan pemimpin junta Myanmar dari pertemuan tingkat tinggi pada Oktober lalu. Ini merupakan tindakan yang jarang dilakukan oleh ASEAN. "Krisis Myanmar memiliki implikasi buruk bagi stabilitas regional, citra, kredibilitas, dan persatuan ASEAN," ujar Prak Sokhonn.
Prak Sokhonn mengatakan Kamboja sedang melakukan upaya untuk mengizinkan pemimpin junta Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta tahun lalu. Lebih dari 1.400 orang tewas dalam tindakan keras militer untuk membungkam perbedaan pendapat dan membubarkan aksi pro-demokrasi.
