REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pihak Rumah Sakit Pindad Bandung membantah terkait pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Abdul Rahman (43 tahun), staf administrasi rawat inap, dilakukan tanpa melalui prosedur. "Pemberhentian secara tidak hormat terhadap yang bersangkutan dilakukan melalui prosedur yang berlaku baik di perusahaan maupun UU Ketenagakerjaan," kata Humas RS Pindad, Firman Yulhamsyah kepada Republika.co.id, Rabu (5/1).
Firman mengatakan, persoalan tersebut kini tengah bergulir di pengadilan. Karena itu, dia tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut tentang masalah ini. "Persoalan ini kan sudah di pengadilan. Jadi nanti argumen kita akan disampaikan dalam persidangan nanti," ujar dia.
Sebagaimana diketahui, perjuangan Abdul Rahman mencari keadilan atas kesewenangan pihak perusahaan akhirnya sampai ke pengadilan. Karyawan di bagian staf administrasi rawat inap Rumah Sakit Umum Pindad Bandung (PT Pindad Medika Utama) mengajukan gugatan terhadap cucu perusahaan PT Pindad (Persero) salah satu BUMN Alussista lantaran diberhentikan sepihak.
Sebagaimana yang dilihat Republika.co.id di situs SIPP PN Bandung, gugatan Abdul Rahman yang telah bekerja selama 16 tahun di perusahaan tersebut, didaftarkan ke pengadilan dengan nomor 1/Pdt.Sus/2022/PN Bandung tanggal 3 Januari 2022. Dalam pendaftaran tersebut tertulis penggugat Abdul Rahman sedangkan tergugat PT Pindad Media Utama (PMU). RSU Pindad Bandung sendiri merupakan unit dari PT PMU.
Abdul Rahman yang dimintai konfirmasinya oleh Republika.co.id, Selasa (4/1) membenarkan soal gugatannya tersebut. Dia mengungkapkan, pemberhentiannya secara tidak hormat dari perusahaan tertuang dalam surat Nomor Skep/1/PMU/X/2021 tentang Pemberhentian Pegawai Tetap PT Pindad Medika Utama tertanggal 6 Oktober 2021. Surat pemecatan tersebut ditandatangani Direktur Utama PT PMU, Tuning Rudyati.
