REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Pemerintah Rusia menyerukan dialog untuk penanganan krisis yang tengah berlangsung di Kazakhstan. Negara tersebut sedang menghadapi gelombang demonstrasi menyusul kenaikan harga bahan bakar.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan mereka mengikuti dengan cermat perkembangan situasi yang berlangsung di Kazakhstan. “Kami mendukung solusi damai untuk semua masalah dalam kerangka hukum dan konstitusional serta melalui dialog, bukan melalui kerusuhan jalanan serta pelanggaran hukum,” katanya pada Rabu (5/1).

“Kami berharap normalisasi situasi di negara ini sedini mungkin, yang dengannya Rusia dihubungkan oleh hubungan kemitraan strategis dan aliansi melalui kontak persaudaraan serta manusiawi,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia menambahkan.

Kazakhstan memiliki nilai penting bagi Rusia sebagai mitra ekonomi. Dulu, Kazakhstan adalah bagian dari Uni Soviet. Presiden pertama Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, adalah sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin.

Saat ini Kazakhstan tengah menghadapi gelombang demonstrasi yang dipicu kenaikan harga bahan bakar. Pada Rabu, massa pengunjuk rasa menggeruduk kantor wali kota Almaty dan tampaknya telah menguasai gedungnya. Almaty adalah kota terbesar di negara tersebut.

Masifnya skala demonstrasi telah mendorong kabinet pemerintahan Presiden Kassym-Jomart Tokayev mengundurkan diri. Tokayev pun menerima keputusan tersebut. “Smailov Alikhan Askhanovich akan diberi tugas sementara sebagai Perdana Menteri Republik Kazakhstan," ujar Tokayev.

Anggota pemerintah akan melanjutkan tugas hingga pemerintahan baru terbentuk. Tokayev mengajak masyarakat Kazakhstan untuk tidak terhasut provokasi internal dan eksternal. Ia mengingatkan serangan pada petugas sipil dan militer merupakan pelanggaran hukum. Hukum bakal dikenakan pada para pelakunya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika