REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak semua pihak bergotong royong dalam memastikan ketersediaan pasokan batu bara dalam negeri. Dia meminta semua pihak tidak saling menyalahkan di tengah situasi saat ini.
"Dalam situasi seperti ini, seluruh elemen, baik kementerian, BUMN, pengusaha harus bergotong royong dan tidak saling menyalahkan," kata Erick Thohir dalam keterangan, Kamis (6/1).
Erick menyampaikan, Kementerian BUMN mendukung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta mempriorotaskan ketersediaan pasokan batu bara dalam negeri. Hal itu terkait persoalan krisis pasokan batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga (PLTU) milik PLN, termasuk Independen Power Producer (IPP) atau swasta.
Selain itu, untuk menyikapi persediaan gas alam cair atau LNG dalam negeri, khususnya kepada PLN. "BUMN mendukung kebijakan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri ini menjadi prioritas," kata Erick.
Lebih lanjut, Erick mengaku telah menghubungi direksi PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) untuk memastikan kerja sama dan kesinambungan, serta tidak ada ego sektoral dalam menghadapi situasi saat ini. Menurutnya, dalam kondisi saat ini, semua pihak memiliki peran untuk bekerja sama dan tidak saling menyalahkan guna mendukung ketahanan energi nasional.
Di sisi lain, Erick pun menyetujui arahan Presiden Jokowi bahwa pihak swasta yang memang tidak disiplin dalam mematuhi kebijakan DMO harus mendapatkan sanksi yang sesuai. Bahkan, sambung dia, pencabutan izin ekspor atau bila perlu izin usahanya dicabut.
"Tetapi juga jangan disamaratakan kalau ada yang bagus, jangan disamaratakan ini salah semua, tidak. Makanya solusinya bukan saling menyalahkan, tapi bergotong royong menyelesaikan masalah," katanya.
Erick juga menyatakan, ada kontrak jangka panjang terkait DMO yang dapat disesuaikan setiap bulan, bukan per tahun. Dia menilai perlu adanya antisipasi atas hambatan dalam kondisi cuaca yang dapat memengaruhi pasokan batu bara.
Lebih dari itu, Erick mengimbau permasahalan krisis pasokan di dalam negeri jangan sampai membuat negara lain melihat Indonesia tidak profesional. Menurutnya, semua stakeholder harus saling berkomunikasi guna mengatasi masalah yang ada.
"Negara lain insya Allah mendukung lah, selama tidak disetop tahunan, kalau cuma tunda 20 hari, mereka kan juga penuh. Yang penting kita jangan saling menyalahkan, kita turun sesuai instruksi Presiden kita harus selesaikan masalahnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika