Kesiapan Pemkot Surabaya Laksanakan Vaksin Booster
Rep: Dadang Kurnia/ Red: Muhammad Fakhruddin
Pemkot Surabaya Siap Laksanakan Vaksin Booster (ilustrasi). | Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, dalam waktu dekat Pemkot Surabaya bakal berkolaborasi dengan Kodam V/ Brawijaya untuk menggelar vaksinasi booster secara massal.
Saat ini, kata dia, Pemkot Surabaya masih menunggu aturan terkait pelaksanaan vaksinasi booster massal dari pemerintah pusat. Eri menyatakan siap mengerahkan seluruh tenaga kesehatan dan jajarannya untuk pelaksanaan vaksin booster.
"Maka seluruh tenaga kesehatan Kota Surabaya akan kita tugaskan ke Kodam V/ Brawijaya," ujar Eri di Surabaya, Rabu (6/1).
Eri belum bisa memastikan vaksin booster nantinya menyasar siapa saja. Meski begitu, ia berharap kepada masyarakat agar turut serta dalam mencegah penyebaran Covid-19 dan mengantisipasi adanya virus varian baru ketika pelaksanaan vaksin booster dimulai. Eri juga membolehkan masyarakat mengikuti vaksinasi booster meskipun tidak ber-KTP Surabaya.
"Siapapun yang ada di Kota Surabaya, KTP Surabaya maupun tidak. Maka kita akan semakin sehat dan mengamankan kota ini. Rencananya untuk umum, tapi kami tunggu dulu aturan dari pemerintah pusat," ujar Eri.
Tidak hanya berkolaborasi dalam pelaksanaan vaksin dosis ketiga, Eri beserta Kodam V/ Brawijaya juga bekerja sama dalam penanganan para pekerja migran Indonesia (PMI). Untuk menangani PMI, Eri telah menyiapkan Asrama Haji untuk tempat karantina. Ia juga telah menyiapkan tenaga kesehatan dan Linmas untuk ditugaskan di Asrama Haji.
"Pak Pangdam juga akan memanfaatkan aset Kodam V/ Brawijaya dan 19 hotel untuk tempat karantina. Ketika PMI masuk ke Surabaya, Insya Allah bisa dikendalikan, maka tidak ada kasus Covid-19 melonjak," kata dia.
Pangdam V/ Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto mengatakan, hubungan baik yang selama ini terjalin dengan Pemkot Surabaya harus tetap berlanjut. Terkait pepaksanaan vaksin booster, pihaknya masih menunggu instruksi dari pusat kapan boleh dimjlai.
"Kalau sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat, kami menyesuaikan kemudian melaksanakan vaksinasi secara massal. Tentunya, akan terus berkolaborasi dengan seluruh instansi terkait," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
