Sejumlah aktivis HAM menggelar aksi Kamisan di Jakarta, Kamis (6/1/2022). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu serta menolak pengangkatan Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya karena rekam jejaknya sebagai anggota Tim Mawar yang menjalankan operasi penculikan para aktivis 1998. (FOTO : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
Sejumlah aktivis HAM menggelar aksi Kamisan di Jakarta, Kamis (6/1/2022). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu serta menolak pengangkatan Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya karena rekam jejaknya sebagai anggota Tim Mawar yang menjalankan operasi penculikan para aktivis 1998. (FOTO : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
Sejumlah aktivis HAM menggelar aksi Kamisan di Jakarta, Kamis (6/1/2022). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu serta menolak pengangkatan Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya karena rekam jejaknya sebagai anggota Tim Mawar yang menjalankan operasi penculikan para aktivis 1998 (FOTO : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
Sejumlah aktivis HAM menggelar aksi Kamisan di Jakarta, Kamis (6/1/2022). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu serta menolak pengangkatan Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya karena rekam jejaknya sebagai anggota Tim Mawar yang menjalankan operasi penculikan para aktivis 1998. (FOTO : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
Sejumlah aktivis HAM menggelar aksi Kamisan di Jakarta, Kamis (6/1/2022). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu serta menolak pengangkatan Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya karena rekam jejaknya sebagai anggota Tim Mawar yang menjalankan operasi penculikan para aktivis 1998. (FOTO : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
inline
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - - Sejumlah aktivis HAM menggelar aksi Kamisan di Jakarta, Kamis (6/1/2022).
Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk serius menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu.
sumber : Antara
Advertisement