REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Penasihat khusus Sekjen PBB untuk Libya, Kamis (6/1/2022) mengatakan bahwa PBB mendukung rakyat Libya untuk mengakhiri masa transisi.

Setelah pertemuan dengan perwakilan konsorsium partai politik, Stephanie Williams memberi pernyataan lewat  sosial media twitter: "PBB akan mendukung rakyat Libya dalam tuntutan mereka untuk proses pemilihan untuk mengakhiri masa transisi yang panjang."

Menurut diplomat PBB ini, perwakilan "menuntut agar keinginan 2,8 juta warga Libya yang terdaftar untuk memilih tidak boleh dirampas."

"Saya juga menekankan perlunya upaya tegas untuk mendorong rekonsiliasi nasional dan keadilan transisional," katanya.

Pemilihan presiden Libya dijadwalkan berlangsung pada 24 Desember, tetapi komisi pemilihan negara itu mengusulkan penundaan 1 bulan, dengan alasan tidak memadainya undang-undang pemilihan dan banding terkait dengan kelayakan kandidat.

DPR, pada bagiannya, mengusulkan penundaan pemungutan suara selama enam bulan.

Partai-partai saingan Libya telah berselisih mengenai jadwal pemungutan suara untuk pemilihan presiden dan parlemen yang akan diadakan secara bersamaan atau satu demi satu.

Baca: Pandemi Buat Indonesia Prioritaskan Diplomasi Kesehatan pada 2022

Sementara itu, sebagian besar rakyat Libya berharap bahwa pemilu mendatang akan berkontribusi untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah melanda negara kaya minyak itu selama bertahun-tahun.

Baca: Kazakhstan Memanas, AS dan PBB Serukan Semua Pihak Menahan Diri

Baca: Puluhan Pengunjuk Rasa Tewas di Tangan Polisi Kazakhstan

Ikuti Whatsapp Channel Republika