REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku tengah mengkaji keberadaan anak usaha PT PLN (Persero) yakni PT PLN Batu bara. Erick tak ingin keberadaan anak usaha justru memperpanjang rantai birokrasi yang ada di PLN.

Erick mengatakan peninjauan kembali anak-cucu usaha merupakan bagian dari transformasi PLN ke depan. "PLN jadi fokus Kementerian BUMN untuk transformasi setelah Pertamina, Pelindo, Telkom, Himbara, dan klaster kesehatan," ujar Erick saat jumpa pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (6/1).

Erick sejak ingin mengurangi jumlah anak dan cucu BUMN, terlebih perusahaan yang memang tidak diperlukan. Erick mencontohkan PT Energi Management Indonesia (EMI) yang awalnya berdiri sendiri kini telah bergabung menjadi anak usaha PLN. Erick menugaskan EMI melakukan audit terhadap program energi baru terbarukan (EBT). Erick juga telah mengeluarkan keputusan moratorium terhadap pembentukan anak dan cucu usaha BUMN saat ini.

"Ini (PLN Batubara) salah satu yang akan kita tinjau, apakah perusahaan akan dimerger atau ditutup atau apa pun, kami belum mengambil keputusan karena tidak mungkin mengambil keputusan mendadak. Ini yang kita sedang pelajari dan bukan tidak mungkin berapa banyak lagi anak-anak usaha PLN yang harus kita kurangi," ungkap Erick.

Kementerian BUMN, lanjut Erick, berencana membentuk subholding pelayanan atau ritel dan subholding pembangkit di PLN. Oleh karena itu, Erick mengatakan PLN telah memiliki direktur pemasaran pertama sepanjang berdirinya perusahaan.

"Agar pelayanan ke masyarakat harus benar, jangan sampai masyarakat dirugikan," ucap Erick.

Terkait subholding pembangkit, Erick tak ingin ada tumpang tindih dalam persoalan pembangkit dan batu bara. Erick meminta harus adanya satu kesatuan.

"Biar transmisi tetap di tapi untuk industri pembangkitbya bisa lebih harus independen, apalagi ini kesempatan kita sebagai bangsa bisa menjual listrik ke luar negeri," lanjutnya.

Erick mengatakan Indonesia memiliki kekayaan energi baru terbarukan (EBT) yang tidak dimiliki negara tetangga. Kata Erick, sejumlah negara tetangga memerlukan tambahan pasokan listrik EBT dari Indonesia.

"Negara tetangga kita banyak yang kontak, memerlukan tambahan listrik dari negara kita tapi listrik EBT. Berarti subholding pembangkit akan menjadi kekuatan sendiri, bukan hanya hanya memberikan listrik ke PLN dan Indonesia tapi juga bisa membuka kesempatan sebagai perusahaan yang melayani negara tetangga," sambung Erick.

Erick berharap sejumlah langkah transformasi dapat memperbaiki kinerja PLN ke depan. Erick mengapresiasi kinerja manajemen PLN yang mampu menekan pengeluaran modal hingga Rp 24 triliun dan menurunkan tingkat utang PLN menjadi Rp 460 triliun dari sebelumnya yang mencapai Rp 500 triliun.

"Jadi kalau mau, bisa. Efisiensi harus terus dilakukan terus di seluruh BUMN. Kita sudah membuktikan konsolidasi keuangan BUMN yang tadinya untung Rp 13 triliun sekarang bisa Rp 61 triliun. Saya mengharapkan dewan komisaris dan direksi harus benar-benar fokus bekerja, bukan fokus pencitraan. Kerja yang benar nanti dapat apresiasi dari saya dan masyarakat," kata Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika