REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan, sekitar 50 persen proses pengadaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) 2021 diwarnai konflik agraria. Konflik agraria akibat PSN itu meliputi sektor infrastruktur dan properti.

"Jika dikaitkan dengan luas pengadaan tanah yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan PSN di tahun 2021, maka luasan wilayah konflik tersebut mencapai 49, 8 persen dari total luasan kebutuhan PSN," kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Sartika dalam peluncuran Catatan Tahunan KPA, Kamis (6/1).

Dewi mengatakan, 49,8 persen pengadaan lahan itu luasnya 11.466.923 hektare (ha). Lahan seluas itu mengakibatkan 40 konflik agraria sepanjang 2021.

Puluhan konflik agraria akibat PSN itu, kata dia, paling banyak terkait pembangunan jalan tol dengan 16 kasus dan pembangunan pembangkit listrik delapan kasus. Lalu ada juga konflik terkait pembangunan bandara, jalur kereta api cepat, bendungan, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).  

Menurut Dwi, meningkat tajamnya konflik agraria untuk PSN terjadi karena ambisi besar pemerintahan Jokowi menuntaskan proyek-proyek tersebut. Proyek-proyek itu ditopang beragam regulasi sejak 2020 dan dipercepat pada 2021. Tapi, pengerjaannya mengandung banyak masalah sejak proses perencanaan hingga eksekusi.

"Problem utamanya adalah tanah-tanah yang menjadi target pengadaan tanah untuk PSN ataupun Kawasan Ekonomi Khusus itu tumpang tindih dengan tanah dan lahan pertanian serta kebun masyarakat, termasuk wilayah adat," kata Dwi.