Ahad 09 Jan 2022 02:25 WIB

Menlu Kamboja Bela Pertemuan Hun Sen dan Junta Myanmar

Menlu Kamboja membela perjalanan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Myanmar

Rep: Dwina Agustin/ Red: Christiyaningsih
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Menlu Kamboja membela perjalanan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Myanmar. Ilustrasi.
Foto: EPA-EFE/AN KHOUN SAMAUN
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Menlu Kamboja membela perjalanan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Myanmar. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, HNOM PENH - - Menteri Luar Negeri (Menlu) Kamboja Prak Sokhonn membela perjalanan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Myanmar. Perjalanan itu menjadi yang pertama dilakukan oleh seorang pemimpin asing sejak pengambilalihan militer tahun lalu.

"Jika ada yang menentang kemajuan negosiasi dan kesepakatan seperti ini, hanya orang-orang yang mencintai perang, orang-orang yang tidak ingin Myanmar kembali ke stabilitas dan perdamaian,” Prak Sokhonn yang juga utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.

Baca Juga

Pada Sabtu (8/1/2022), Sokhonn mengatakan pembicaraan antara Hun Sen dan pemimpin Myanmar mencapai hasil yang sangat baik dan positif. Mereka membuat langkah maju yang progresif pada pelaksanaan upaya perdamaian yang disepakati oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Kamboja sekarang mendapatkan giliran sebagai ketua dari sebuah blok regional itu.

Pertemuan Hun Sen dengan panglima militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, telah memicu protes di Myanmar dan kritik di luar negeri. Para penentang mengatakan itu melegitimasi pengambilalihan militer dan mematahkan isolasi hampir total terhadap diplomatik dari para jenderal.

Perebutan kekuasaan oleh militer yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari lalu telah menyebabkan konflik yang meluas. Warga sipil membentuk kelompok gerilya dan ribuan orang diusir dari rumah oleh serangan tentara.

Pernyataan bersama tentang pembicaraan Hun Sen dan Min Aung Hlaing digambarkan sebagai pertukaran pendapat yang terus terang dan jujur. Pernyataan itu menyebut Min Aung Hlaing memperpanjang gencatan senjata hingga akhir tahun dan kedua pemimpin akan mendorong pertemuan pemangku kepentingan untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

Tawaran gencatan senjata sepertinya tidak akan dianggap serius oleh lawan militer. Pengaturan seperti itu secara rutin dilanggar di Myanmar.

Gencatan senjata juga secara khusus hanya mengacu pada kelompok-kelompok bersenjata yang sudah lama. Pengaturan ini bukan tidak merujuk pada unit gerilya sipil baru yang saat ini melakukan sebagian besar pertempuran.

sumber : AP
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement