REPUBLIKA.CO.ID, NUR SULTAN -- Lembaga penegak hukum Kazakhstan menahan lebih dari 5.100 orang yang mengambil bagian dalam aksi protes yang berujung bentrokan di sejumlah wilayah negara itu.
“Saat ini ada 5.135 orang telah ditahan di seluruh Kazakhstan,” ujar laporan dari Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan, dilansir Tass, Ahad (9/1/2022).
Menurut Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan, ada 125 investigasi pra-persidangan yang dilakukan. Diantara sejumlah tuduhan adalah dalam kasus pembunuhan, kekerasan terhadap pejabat pemerintah, perampokan, dan pencurian.
Pejabat Menteri Dalam Negeri Kazakhstan Yerlan Turgumbayev mengatakan gelombang kerusuhan yang terjadi di negara itu dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan lebih dari 400 kendaraan rusak dan hancur. Sebanyak 346 kendaraan polisi juga termasuk yang hancur.
Diantara pelaku kerusuhan dilaporkan telah menjarah lebih dari 100 fasilitas perdagangan besar dan bank di Kazakhstan. Aksi Pprotes yang meletus di beberapa kota negara itu dimulai pada 2 Januari dan terus meningkat menjadi kerusuhan massal, dengan gedung-gedung pemerintah digeledah di beberapa kota beberapa hari kemudian.
Kekerasan juga menyebabkan sejumlah orang terluka, dengan korban jiwa dilaporkan. Presiden Kazakh Kassym-Jomart Tokayev meminta bantuan dari blok yang dipimpin Rusia, Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO).
Dari sana, pasukan penjaga perdamaian telah dikerahkan ke Kazakhstan. Pihak berwenang negara kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa hukum dan ketertiban siap dipulihkan ke semua wilayah negara itu pada Jumat (7/1) lalu.
Namun, situasi Kazakhstan tetap berada dalam ketegangan. Tokayev mendeklarasikan 10 Januari sebagai hari berkabung nasional di republik ini.
https://tass.com/world/1385163
Ikuti Whatsapp Channel Republika