REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam memberikan vaksin untuk masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Ketua PWNU DKI, KH Syamsul Ma'arif menuturkan, vaksin untuk masyarakat Muslim sebaiknya menggunakan bahan yang tidak mengandung zat babi.

"Makanya pemerintah juga harus berhati-hati ketika memberikan vaksinasi. Pertama, bagi masyarakat yang Muslim seharusnya menggunakan vaksin yang tidak terindikasi zat yang dilarang, misalnya babi. Kalau toh vaksin itu dari kandungannya ada yang dilarang, maka sebaiknya dialokasikan untuk sahabat-sahabat kita yang non-Muslim," ujar Syamsul kepada wartawan di Jakarta, Ahad (9/1).

Menurut Syamsul, penggunaan vaksin yang mengandung materiel haram, seperti babi memang boleh digunakan hanya dalam keadaan darurat saja. Dia menjelaskan ada beberapa persyaratan sebelum menentukan kategori darurat.

Pertama, dapat mengancam nyawa seseorang jika tidak dilakukan. Kedua, tidak ada vaksin lain atau ada vaksin lain tetapi jumlahnya sangat tidak tercukupi, sementara kondisinya sangat membahayakan jika tidak tervaksin.