REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan, terdapat dua jalan untuk menyelesaikan ketegangan di perbatasan Ukraina, yakni diplomasi dan konfrontasi. Rusia, ujarnya, harus memilih satu di antara dua opsi tersebut.
“Ada jalan dialog dan diplomasi untuk mencoba menyelesaikan beberapa perbedaan ini serta menghindari konfrontasi. Jalan lainnya adalah konfrontasi dan konsekuensi besar bagi Rusia jika ia memperbarui agresinya terhadap Ukraina. Kami akan menguji proposisi tentang jalan mana yang siap diambil Presiden (Vladimir) Putin,” kata Blinken saat diwawancara CNN dalam acara “State the Union”, Ahad (9/1/2022).
Dia pun menyinggung tentang agenda pertemuan pejabat tinggi AS dan Rusia di Jenewa untuk membahas ketegangan di Ukraina. Menurutnya, setiap hasil dari pembicaraan bergantung pada kesediaan Rusia untuk mundur dari sikap agresifnya. “Jadi, jika kita benar-benar akan membuat kemajuan, kita harus melihat de-eskalasi, Rusia menarik diri dari ancaman yang saat ini ditimbulkannya ke Ukraina,” ujarnya.
Pertemuan perwakilan AS dan Rusia di Jenewa diagendakan digelar pada Senin (10/1/2022). Dalam pertemuan itu, delegasi Washington bakal dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Wendy Sherman serta didampingi direktur operasi Staf Gabungan AS Letnan Jenderal James Mingus. Sementara delegasi Moskow akan dipimpin Wamenlu Sergei Ryabkov dan didampingi Wakil Menteri Pertahanan Aleksandr Fomin.
Situasi di perbatasan Ukraina-Rusia tengah dibekap ketegangan. Hal itu terjadi karena adanya pengerahan pasukan oleh Rusia. Moskow disebut hendak melancarkan serangan terhadap tetangganya yang dulu tergabung dalam Uni Soviet itu. Namun Kremlin telah membantah dugaan tersebut.
AS dan NATO telah menyatakan dukungannya kepada Ukraina. Mereka siap membela Kiev jika Moskow melancarkan agresi ke negara tersebut. Pada 2014, Moskow mencaplok dan menduduki Semenanjung Krimea. Tindakan tersebut diambil setelah mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, yakni Viktor Yanukovych, lengser. Dia digulingkan setelah rakyat Ukraina menggelar demonstrasi selama tiga bulan tanpa jeda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika