REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Baznas Tanggap Bencana (BTB) se-Indonesia menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dalam rangka melakukan konsolidasi peran zakat dalam penanggulangan bencana nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, 10-12 Januari 2022.
Acara Rakernas dibuka oleh Ketua Baznas RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Bangsal Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta. "Hal tersebut merupakan hasil positif dari fungsi koordinasi dan fungsi keaktifan BTB Pusat maupun di daerah. BTB daerah memiliki peran penting dalam penanggulangan di wilayahnya masing-masing. BTB Pusat berupaya terus menerus memperluas jangkauan layanan dengan membentuk Baznas Tanggap Bencana di selueruh Provinsi," kata Noor dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.
Noor mengatakan, saat ini BTB telah terbentuk di 27 Provinsi. BTB memiliki peran aktif dalam program penanggulangan bencana di Indonesia baik saat tanggap darurat, pasca bencana, hingga pengurangan risiko bencana.
Melalui rakernas ini, Prof Noor mengungkapkan, BTB akan memperkuat peran zakat untuk penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia serta melakukan sinergi dengan berbagai pihak dalam penanganan bencana untuk kesejahteraan umat.
Dia melanjutkan, dalam hal ini, peran organisasi pengelola zakat memiliki nilai strategis untuk menciptakan mekanisme penanggulangan bencana (Mitigasi, Respon, dan Recovery) yang terstruktur dan terpadu.
"Kami berharap, Rakernas BTB dapat menghasilkan komitmen BTB daerah dan pusat dalam penanggulangan bencana. Sekaligus melakukan pemutakhiran data informasi antara Baznas, Baznas Tanggap Bencana dan Bazna Daerah," ujarnya.
Prof Noor menjelaskan, Baznas mulai tahun ini akan menginisiasi Dana Abadi untuk Kebencanaan dan Pendidikan. Dana tersebut diharapkan diperoleh dari Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainya (DSKL) serta CSR dari perusahaan-perusahaan.
“Dana yang terkumpul akan dikelola dengan tanpa mengurangi dana yang terkumpul sebagai dana abadi. Hasilnya akan digunakan kapan saja dibutuhkan saat ada bencana dan kebutuhan pendidikan. Berdasarkan kajian fikih, fatwa MUI dan UU No 23 Tahun 2011, pengumpulan dana tersebut diperbolehkan karena adanya kebutuhan yang mendesak,” ucapnya.
Sementara itu, Pimpinan Baznas RI Saidah Sakwan, MA menjelaskan, sebagaimana data dari BNPB, total bencana pada 2021 yaitu sebanyak 1969 kejadian se-Indonesia, 519 orang meninggal, hilang 74 orang, dan penyintas bencana sepanjang 2021 sebanyak 6,2 juta orang.
“Maka dari itu dengan potensi zakat di Indonesia yang mencapai 233 triliun (Puskas Baznas 2019), kami ingin melakukan konsolidasi potensi zakat yang begitu besar, bagaimana kita bisa konsolidasikan potensi ini untuk kemaslahatan penyintas musibah,” kata Saidah.
Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan konsolidasi gagasan dan gerakan supaya dana zakat untuk penanggulangan bencana ini memiliki gambar besarnya. “Karena selama ini kami masih melihat kita mengelola kebencanaan ini sendiri-sendiri. Maka kita akan sinergikan bersama agar ada kesatuan cara berfikir dan kesatuan strategi di dalam penanggulangan bencana," kata dia.
“Konsolidasi pengelolaan zakat dalam penanggulangan bencana merupakan salah satu strategi memperkuat koordinasi zakat nasional. Maka dari itu, sinergitas dan kolaborasi Baznas seluruh Indonesia dan organisasi pengelola zakat, menjadi hal yang penting mengingat dalam upaya penanggulangan bencana tujuan utamanya adalah mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat,” lanjutnya.
Saidah berharap, peran antar Baznas seluruh Indonesia dan organisasi pengelola zakat dalam upaya penanggulangan bencana dapat terus meningkat secara berkelanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika