REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM - Misi PBB di Sudan mengatakan dialog dimulai pada Senin (10/1/2022) dengan tujuan meluncurkan negosiasi langsung untuk menyelesaikan krisis politik di negara itu setelah kudeta yang terjadi pada Oktober 2021. Pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Sudan telah menggagalkan transisi menuju pemilihan umum.

Tentara telah setuju untuk berbagi kekuasaan dengan kelompok-kelompok sipil setelah penggulingan terhadap otokrat Islam Omar al-Bashir dalam suatu pemberontakan pada 2019. Kudeta oleh militer Sudan itu juga menghentikan pembukaan ekonomi yang membuat Sudan mulai bangkit dari isolasi dan sanksi selama beberapa dekade.

Tindakan keras oleh pasukan keamanan terhadap aksi protes massal, yang sering terjadi sejak kudeta, telah menewaskan lebih dari 60 warga sipil dan mengakibatkan banyak korban luka. Pembicaraan awal yang dimulai pada Senin akan memerlukan konsultasi yang luas dengan sejumlah individu untuk dapat pindah ke fase kedua negosiasi langsung atau tidak langsung antara pihak-pihak yang berbeda. Demikian kata perwakilan khusus PBB Volker Perthes pada sebuah konferensi pers di Khartoum pada Senin (10/1/2022).

"Kami ingin bergerak cepat. Kami mulai (dialog) sore ini dengan kelompok pertama dari masyarakat sipil. Setiap hari kami akan memiliki berbagai pemangku kepentingan yang kami ajak bicara," katanya.

Perthes mengungkapkan ada kesulitan dalam menetapkan kerangka waktu untuk memulai negosiasi. "Waktu sangat berharga, kami tahu itu. Ada banyak tekanan pada situasi di Sudan dan pada kami," ujarnya.

Para analis dan diplomat mengatakan bahwa keadaan ekonomi Sudan dapat memburuk dan ketidakstabilan dapat menyebar di dalam dan di luar perbatasan negara itu kecuali jika jalur baru untuk transisi dan jalan menuju pemilihan umum yang kredibel ditemukan. "Saya berharap konsultasi ini dapat menjadi semacam langkah membangun kepercayaan dan akan membantu setidaknya mengurangi tindakan kekerasan," kata Perthes.

Ikuti Whatsapp Channel Republika