REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang menyesali peluncuran rudal Korea Utara (Korut) kedua dalam pekan ini. Perdana Menteri Fumio Kishida mencatat PBB baru saja menyelesaikan diskusi mengenai bagaimana merespons peluncuran yang pertama.
Laporan Kyodo News mengutip sumber pemerintah Jepang menyebut proyektil itu telah mendarat di luar zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang. "Sangat amat disesali Korut melanjutkan peluncuran rudal," kata Kishida, Selasa (11/1/2022).
Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) mengatakan peluncuran rudal balistik yang dicurigai terdeteksi sekitar pukul 07.27 dari daerah pedalaman Korut menuju laut lepas pantai timurnya. Korut diduga menembakkan rudal balistik kedua kali dalam waktu kurang dari seminggu setelah pemimpin Kim Jong-un mendesak kemajuan militer satu hari setelah Misi Amerika Serikat di PBB bergabung dengan Prancis, Irlandia, Jepang, Inggris, dan Albania mengecam peluncuran rudal yang pertama.
"Tindakan-tindakan ini meningkatkan risiko mal-kalkulasi dan eskalasi dan menimbulkan ancaman besar pada stabilitas kawasan," kata Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield dalam pernyataannya Senin (10/1/2022) kemarin.
Ia menambahkan uji coba-uji coba ini tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan militer Korut. Namun juga apa yang dapat ditawarkan klien dan pemasok senjata gelap di seluruh dunia. "Investasi militer (Korut) ini mengorbankan kesejahteraan rakyat Korea Utara," katanya.
Resolusi Dewan Keamanan PBB melarang Korut melakukan uji coba rudal dan nuklir. Dewan Keamanan juga memberlakukan sanksi pada Pyongyang atas program-program nuklirnya.
Namun China dan Rusia mendorong Dewan Keamanan melonggarkan sanksi-sanksi Korut yang melarang Pyongyang mengekspor makanan laut, tekstil, dan lain-lain. Moskow dan Beijing juga mendesak PBB mencabut sanksi yang membatasi Korut mengimpor bensin olahan.
Thomas-Greenfield sekali lagi mendesak negara di seluruh dunia untuk menegakkan sanksi. Ia juga meminta Korut segera kembali ke meja perundingan dan membuang rudal dan senjata nuklirnya. "Tujuan kami tetap denuklirisasi Semenanjung Korea yang dapat diverifikasi, tidak dapat diubah dan lengkap," ujar Thomas-Greenfield.
Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan pernyataan mengenai uji coba rudal kedua pada pekan ini. Korut mengatakan mereka terbuka untuk kembali berdialog tapi hanya jika AS dan sekutu-sekutunya menghentikan "kebijakan hostile" seperti sanksi dan latihan militer.
Beberapa pengamat memprediksi Kim tidak akan sepenuhnya menyerahkan senjata nuklir. Sementara Korut menegaskan uji coba rudal dan aktivitas militer mereka lainnya sebagai bentuk pertahanan diri.
Pekan lalu militer Korsel tidak yakin dengan kemampuan "rudal hipersonik" yang Korut luncurkan pada Rabu pekan lalu. Korsel mengatakan rudal itu mencerminkan terbatasnya kemajuan rudal balistik Pyongyang.
"Tes hari ini mungkin dimaksudkan sebagai pesan pada Korsel setelah pemerintah Korsel mengatakan uji coba pekan lalu gagal dan tidak melibatkan rudal hipersonik," kata mantan perwira Angkatan Laut Korsel yang kini mengajar di Kyungnam University, Kim Dong-yup.
Ikuti Whatsapp Channel Republika