REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia punya alasan kuat hingga mengungkapkan keinginan pelaku usaha agar pemilu 2024 diundur dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Namun Moeldoko tidak mengetahui alasan Bahlil mengungkapkan adanya keinginan pemilu diundur.
"Ya, tanya kepada beliau (Bahlil) pasti ada alasan-alasan yang memperkuat," kata Moeldoko di Kantor KSP Jakarta, Selasa (11/1/2022). Bahlil dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia pada Senin (10/1/2022) menyebut para pelaku usaha di Indonesia ingin agar Pemilu 2024 diundur. Dia beralasan, situasi dunia usaha mulai kembali bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir.
"Ya tanya Pak Bahlil lah, masa tanya ke saya?" ungkap Moeldoko saat ditanya terkait pernyataan Bahlil tersebut.
Namun Moeldoko menegaskan bahwa sikap Presiden Jokowi tetap dua kali masa jabatan, seperti diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Yaitu memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih lagi sekali pada jabatan yang sama.
"Sikap Pak Presiden kan sudah jelas," jawab Moeldoko singkat.
Terkait apakah Bahlil akan mendapat teguran karena pernyataannya tersebut, Moeldoko juga tidak mengetahuinya. "Ya tanya ke Pak Bahlil lah," kata Moeldoko lagi.
Dalam pernyataannya, Bahlil mengungkap langkah memajukan atau memundurkan pelaksanaan Pemilu 2024 bukan hal yang haram dalam sejarah perjalanan Indonesia. Menurut Bahlil, hal ini pernah terjadi di Orde Lama dan peralihan Orde Baru ke Reformasi.
Sementara Ketua DPR Puan Maharani memilih tidak menanggapi pernyataan Bahlil. Seperti Moeldoko, Puan hanya menjawab singkat soal pernyataan tersebut.
"Coba tanya ke Pak Bahlil," singkat Puan yang kemudian meninggalkan kerumunan wartawan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Utut Adianto juga tak mau berkomentar banyak soal pernyataan Bahlil. Menurutnya, itu hanya merupakan pendapat pribadi dari Bahlil. "Itu pendapatnya Pak Bahlil kan, kan mungkin beliaunya lagi, supaya presiden senang kan, ya baik-baik saja buat dia," ujar Utut.
Menurut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pemilu akan digelar sesuai jadwal. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemungutan suara digelar pada 2024.
"Kan siklusnya lima tahunan," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar.
Dirinya enggan menanggapi pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia soal penundaan Pemilu. Airlangga tetap berpegang sebagaiamana diatur dalam undang-undang Pemilu.
"Ya kita lihat undang-undang ya," tuturnya.
Menko Perekonomian tersebut menilai pemilu 2024 masih jauh. Dirinya mengaku saat ini masih fokus untuk G20. "Belanda masih jauh lah," ujarnya.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu diundur atau masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang. Hal ini untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang masa pemulihan.
"Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," ujar Bahlil dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika