REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Transportasi massal Biskita Transpakuan diperkirakan segera kembali mengaspal pada pertengahan Januari. Bus berskema Buy the Service (BTS) ini sempat berhenti sementara sejak 1 Januari 2022.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan proses perubahan sistem lelang umum menjadi e-catalog yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dipercepat. Sehingga Biskita Transpakuan bisa kembali beroperasi melayani warga Kota Bogor.
“Saya mendapatkan kabar baik, Insya Allah pertengahan Januari ini akan kembali beroperasi. Jadi proses e-catalog sudah bisa dipercepat dan mudah-mudahan Januari ini bisa kembali mengaspal,” ujar Bima Arya, Selasa (11/1).
Bima Arya mengatakan, opsi dana talangan yang sempat diajukannya kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tidak bisa dilakukan. Sehingga Kemenhub melalui BPTJ melakukan percepatan terhadap proses perubahan e-catalog.
Selain itu, lanjutnya, Bima Arya belum mengetahui apakah BTS di kota lain sudah beroperasi seperti Biskita Transpakuan. Sebab ia hanya mendapatkan informasi terkait BTS di Kota Bogor.
“Jadi yang ada mempercepat proses e-catalog. Dan itu sudah dipercepat Kemenhub melalui BPTJ. Saya mendapatkan info kemungkinan besar akan kembali beroperasi,” jelasnya.
Sebelumnya, Bima Arya sempat melontarkan usulan opsi dana talangan kepada BPTJ agar Biskita Transpakuan tetap beroperasi, meski ada evaluasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait angkutan massal Buy The Service (BTS). Namun, BPTJ sendiri masih akan fokus pada proses evaluasi, alih-alih berbicara kaitan dana talangan.
Kepala Bagian Humas BPTJ, Budi Rahardjo, mengatakan ia mempersilakan jika Pemkot Bogor ingin menggunakan opsi dana talangan. Hal itu katanya perlu dibicarakan terlebih dahulu.
“Tapi kalau dari sisi kami, sejauh ini belum ada alternatif lain. Tapi kita masih berusaha memaksimalkan agar yang namanya evaluasi ini cepat selesai. Jadi dari pemerintah pusat sepeti itu,” kata Budi belum lama ini.
Lebih lanjut, Budi mengatakan, sama halnya dengan ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memiliki opsi lain agar Biskita Transpakuan bisa tetap beroperasi. Hanya saja, ia mengaku BPTJ belum dapat menjawab bisa atau tidaknya.
Di samping itu, ia menegaskan, usai evaluasi angkutan massal BTS dilakukan oleh Kemenhub, akan ada pertemuan antara BPTJ dengan Pemkot Bogor dan konsorsium Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT), selaku operator Biskita Transpakuan. “Pasti tentu seperti itu (ada pertemuan). Jadi target kami dari pemerintah pusat adalah bagaimana bisa menyelesaikan evaluasi dulu,” kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika