REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Mutaqqi dan delegasinya dilaporkan bertemu dua pemimpin oposisi Afghanistan terkemuka yang berbasis di Iran. Pertemuan mereka difasilitasi Kementerian Luar Negeri Iran.

Mutaqqi dan delegasi yang dipimpinnya bertemu Ismail Khan dan Ahmad Massoud. Khan merupakan mantan pemimpin Aliansi Utara Afghanistan. Sementara Massoud adalah pemimpin Front Perlawanan Nasional Afghanistan. Kelompok Massoud sempat melakukan perlawanan saat Taliban hendak menaklukkan Lembah Panjshir pasca menguasai Kabul pada Agustus tahun lalu.

“Ini adalah pertemuan pertama antara kedua pihak di luar Afghanistan, yang terwujud setelah Khan dan Ahmad (Massoud) menyatakan kesiapan mereka bertemu menteri luar negeri Taliban,” kata seorang sumber yang mengetahui pertemuan tersebut saat diwawancara Anadolu Agency pada Senin (10/1/2022).

Dia tak mengungkap, di mana pertemuan tersebut berlangsung. Namun ia menyebut, pembicaraan berlangsung dalam suasana ramah dan hangat. Mereka membahas tentang krisis kemanusiaan yang saat ini sedang berlangsung di Afghanistan.

Menurut sumber tersebut, pada kesempatan itu, Mutaqqi meminta Khan dan Massoud untuk kembali ke Afghanistan. Dia berjanji pemerintahan Taliban akan memberikan kekebalan dari pembalasan. Sementara Khan dan Massoud tetap menekankan perlunya pembentukan pemerintahan inklusif dan berbasis luas.

Mereka menghendaki semua kelompok etnis dan golongan politik bisa berpartisipasi dalam pemerintahan. Artinya, Taliban tak boleh menjadi satu-satunya pihak yang mendominasi.

Juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengonfirmasi tentang adanya pertemuan dengan dua pemimpin oposisi Afghanistan di Iran lewat akun Twitter pribadinya. Dia mengungkapkan, momen itu dimanfaatkan Taliban untuk meyakinkan kedua tokoh agar kembali ke Afghanistan tanpa perlu merasa khawatir atau cemas.

Sementara Iran selaku tuan rumah pertemuan, belum secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Kendati demikian, Teheran berkomitmen membantu rakyat Afghanistan menghadapi krisis kemanusiaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika