REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) sedang membentuk unit baru untuk melawan terorisme domestik. Keputusan itu setelah serangan Gedung Capitol pada 2021 dan upaya menghadapi ancaman yang berkembang dari supremasi kulit putih serta aktivis anti-pemerintah.
Langkah itu mencerminkan kesadaran yang berkembang oleh pejabat keamanan nasional AS bahwa ekstremis domestik mewakili ancaman yang setara dengan yang ditimbulkan oleh kelompok militan asing seperti ISIS. "Kami menghadapi ancaman yang meningkat dari ekstremis kekerasan domestik, yaitu, individu di Amerika Serikat yang berusaha melakukan tindak kriminal dengan kekerasan untuk memajukan tujuan sosial atau politik domestik," ujar asisten jaksa agung Divisi Keamanan Nasional Matthew Olsen mengatakan pada sidang di depan Komite Kehakiman Senat pada Selasa (11/1/2022).
"Kami telah melihat ancaman yang berkembang dari mereka yang dimotivasi oleh kebencian rasial, serta mereka yang menganggap ideologi anti-pemerintah dan anti-otoritas ekstremis," katanya.
Olsen mengatakan unit baru akan menjadi bagian dari Divisi Keamanan Nasional dan akan bekerja untuk memastikan bahwa kasus-kasus itu ditangani dengan benar dan dikoordinasikan secara efektif di seluruh departemen dan di seluruh negeri. Jaksa Agung Merrick Garland mengatakan kepada anggota parlemen pada Mei lalu bahwa kelompok-kelompok ekstremis kekerasan dalam negeri, terutama supremasi kulit putih, menimbulkan ancaman yang semakin besar bagi negara itu.
Departemen Kehakiman telah mengajukan tuntutan pidana terhadap lebih dari 725 orang yang berasal dari kerusuhan 6 Januari 2021. Beberapa terdakwa adalah anggota atau terkait dengan kelompok sayap kanan termasuk Proud Boys, the Oath Keepers, dan Three Percenters.
Seorang pejabat tinggi FBI mengatakan kepada Kongres pada November bahwa biro itu melakukan sekitar 2.700 investigasi terkait ekstremisme kekerasan domestik. Asisten direktur eksekutif untuk Cabang Keamanan Nasional FBI Jill Sanborn mengatakan, kepada anggota parlemen bahwa biro tersebut sangat prihatin dengan ekstremis kekerasan yang dimotivasi oleh kebencian rasial dan yang anti-pemerintah.
"Ekstremis kekerasan bermotivasi rasial atau etnis yang mengadvokasi superioritas ras kulit putih dan ekstremis kekerasan anti-pemerintah atau anti-otoritas ... menghadirkan ancaman paling mematikan," ujarnya bersaksi.
Baca: Temukan 2 Kasus Omicron, China Kurung 20 Juta Orang dengan Lockdown 3 Kota
Sanborn menambahkan bahwa ekstremis yang dimotivasi oleh kebencian rasial dan etnis kemungkinan besar melakukan serangan korban massal terhadap warga sipil. Sementara milisi lebih cenderung menargetkan penegak hukum atau pegawai pemerintah.
Baca: Kucurkan Rp 4,4 Triliun, AS: Kami Tetap Jadi Donor Tunggal Terbesar di Afghanistan
Baca: Udara Beku Kutub Utara Sapu Wilayah Timur Laut AS, Suhunya Menusuk Kulit
Ikuti Whatsapp Channel Republika