REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Senator dari Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) mengungkapkan rancangan undang-undang untuk memberlakukan sanksi pada Rusia apabila Moskow bersikap agresif terhadap Ukraina. Sanksi itu akan diberlakukan pada pejabat tinggi pemerintah dan militer Rusia termasuk Presiden Vladimir Putin dan institusi perbankan penting negara itu.
Rancangan undang-undang yang didukung Gedung Putih itu mencakup ketentuan membantu meningkatkan keamanan Ukraina serta mendorong pemerintah AS mempertimbangkan semua langkah yang tersedia dan tepat untuk memastikan gas pipa Nord Stream 2 dari Rusia ke Jerman tidak beroperasi. Di rancangan undang-undang tersebut, Senat Partai Demokrat menggambarkan Nord Stream 2 sebagai alat Federasi Rusia untuk memberikan pengaruh jahat.
"Legislasi ini memperjelas Senat AS tidak akan tinggal diam oleh ancaman Kremlin kembali menginvasi Ukraina," kata Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS Robert Menendez dalam pernyataannya, Kamis (13/1/2022).
Rusia menumpuk sekitar 100 ribu pasukan di sepanjang perbatasan Ukraina. Washington mencoba untuk menahan Rusia untuk tidak kembali menginvasi negaranya.
Rancangan undang-undang yang pertama kali dilaporkan Washington Post itu juga mengincar perusahaan-perusahaan Rusia yang memberi layanan sistem kirim pesan aman seperti SWIFT. SWIFT adalah aplikasi yang digunakan bank-bank untuk mengirimkan informasi penting ke institusi finansial.
Juru bicara Menendez mengatakan lebih dari dua lusin anggota parlemen dari Partai Demokrat termasuk ketua partai itu di Senat, Chuck Schumer, mendukung legislasi ini. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyebut rancangan undang-undang itu akan memicu kerugian ekonomi yang besar bagi Rusia jika Moskow melanjutkan invansi. Juru bicara NSC menambahkan legislasi lain seperti yang didukung Senator Ted Cruz dari Partai Republik tidak akan membalas agresi Rusia atau melindungi Ukraina.
Bulan lalu, Cruz membuat kesepakatan dengan Schumer di mana senator asal Texas itu melepaskan calon duta-duta besar Presiden Joe Biden. Pemungutan legislasi yang didorong Cruz akan digelar pekan ini tapi membutuhkan 60 suara untuk lolos, rintangan besar di Senat yang terpecah dengan merata.
