REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Brasil akan menghadapi ujian demokrasi pada pemilihan umum tahun ini menyusul ancaman dari Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro yang mempertanyakan validitas sistem pemungutan suara. Dalam laporan tahunannya, Human Rights Watch mendesak Mahkamah Agung Brasil, Kongres dan lembaga demokrasi lainnya untuk tetap waspada dan menolak segala upaya Bolsonaro untuk merusak pemilihan umum pada Oktober mendatang.

"Presiden Bolsonaro mencoba melemahkan pilar demokrasi, menyerang pengadilan dan mengulangi tuduhan penipuan pemilu yang tidak berdasar," kata Direktur Human Rights Watch di Brasil, Maria Laura Canineu.

Human Rights Watch mengatakan, pemerintahan Bolsonaro telah mempromosikan kebijakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia di berbagai bidang. Termasuk hak masyarakat adat, hak perempuan, hak penyandang disabilitas dan kebebasan berekspresi.

Menurut Human Rights Watch, kematian akibat kekerasan oleh polisi di Brasil mencapai rekor pada 2020. Ini merupakan jumlah kematian tertinggi akibat tindakan polisi sejak indikator mulai dipantau, dan sekitar 80 persen korban berkulit hitam. Bolsonaro telah mendorong kekerasan, dan mendukung rancangan undang-undang untuk mempersulit meminta pertanggungjawaban petugas polisi atas pelanggaran mereka.

Pemerintahan Bolsonaro melakukan penyelidikan kriminal terhadap para kritikus, termasuk dengan menggunakan Undang-Undang Keamanan Nasional dari kediktatoran militer 1964-1985 yang dia bela. Bolsonaro telah mempromosikan rancangan undang-undang untuk menolak hak masyarakat adat atas tanah tradisional mereka. Bolsonaro juga melegalkan penambangan ilegal.

Selama pemerintahan Bolsonaro, deforestasi di Amazon telah meroket ke tingkat tertinggi sejak 2006. Kantor kepresidenan tidak menjawab permintaan komentar atas laporan Human Rights Watch.

Bolsonaro berencana untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan umum pada bulan Oktober mendatang. Namun dia belum secara resmi menyatakan pencalonannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika