REPUBLIKA.CO.ID, MOGADISHU — Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengancam Somalia dengan sanksi jika gagal memenuhi jadwal pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang telah disepakati.
“Pemilu Somalia telah lebih dari satu tahun terlambat dari jadwal. AS siap mengambil tindakan jika jadwal Dewan Konsultatif Nasional yang baru tidak terpenuhi," ujar Biro Urusan Afrika AS, melalui jejaring sosial Twitter, dilansir Anadolu Agency, Kamis (13/1).
Perdana Menteri Somalia Mohamed Hussein Roble menyambut baik peringatan AS tersebut. Juru bicara, Mohamed Ibrahim Moalimuu mengatakan bahwa perdana menteri siap untuk memenuhi tugasnya dan memimpin negara itu menuju pemilihan yang damai.
"Kami menyambut baik pernyataan itu dan setuju bahwa seseorang harus bertanggung jawab jika mereka melanggar jadwal pemilihan yang dihasilkan oleh pertemuan Dewan Permusyawaratan Nasional Somalia di bawah kepemimpinan perdana menteri Somalia," kata Moalimuu.
Peringatan AS datang beberapa hari setelah Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed mengumumkan telah menyambut baik hasil pertemuan enam hari Dewan Konsultatif Nasional, di mana para pemimpinnya setuju untuk menyimpulkan pemilihan Majelis Rendah. Meski demikian, ia belum berkomentar tentang peringatan terbaru ini.
Para ahli menggambarkan langkah itu sebagai langkah simbolis, mengingat tantangan dan betapa sulitnya politik Somalia. Negara Afrika itu telah memasuki krisis politik dalam waktu kurang dari setahun, setelah Mohamed mengumumkan bahwa ia telah menangguhkan kekuasaan perdana menteri atas dugaan penggelapan lahan publik dan korupsi.
