REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Guru-guru di Prancis pada Kamis (13/1/2022), waktu setempat, akan mogok kerja secara massal. Mereka menilai pemerintah gagal untuk mengadopsi kebijakan yang masuk akal bagi sekolah dalam pencegahan COVID-19 atau perlindungan siswa dan staf dari infeksi.
Para guru, orang tua, dan administrator sekolah telah berjuang untuk mengikuti aturan-aturan baru pengujian COVID yang diumumkan sebelum akhir liburan Natal. Kebijakan ini berubah dua kali karena dikritik.
Pemerintah Prancis telah membalikkan kebijakan sebelumnya dengan cepat menutup kelas-kelas karena kasus COVID-19. Pemerintah mengatakan, beberapa kerumitan dalam aturan-aturan yang diterapkan adalah harga yang harus dibayar untuk terus menjaga sekolah-sekolah dapat tetap buka. Namun, lonjakan kasus infeksi pada tahun baru di Prancis mencapai rekor harian mendekati 370.000 kasus dan telah menyebabkan kasus COVID-19 juga melonjak di sekolah-sekolah.
Hal itu berarti banyak sekolah telah kesulitan untuk tetap mengadakan kegiatan belajar secara luring yang sebagian disebabkan adanya kasus infeksi di antara murid dan staf. Selain itu, setiap kasus positif COVID-19 di sekolah juga mengakibatkan puluhan orang harus pergi ke laboratorium dan instalasi farmasi untuk pengujian.
"Kelelahan dan kekesalan seluruh komunitas pendidikan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya," ungkap sebelas serikat pekerja dalam sebuah pernyataan bersama, dilansir dari reuters, Kamis.
"Menteri dan pemerintah harus bertanggung jawab total atas situasi kacau ini akibat gencarnya perubahan kebijakan, protokol yang tidak berjalan dan kurangnya alat yang tepat untuk menjamin (sekolah) dapat berfungsi dengan baik," demikian pernyataan bunyi tersebut.
Serikat-serikat pekerja mengungkapkan, mereka memperkirakan banyak sekolah di Prancis akan ditutup pada Kamis dan sejumlah besar guru, termasuk sekitar 75 persen guru sekolah dasar, akan bergabung dalam aksi mogok kerja satu hari itu.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Prancis Jean-Michel Blanquer mendesak para guru untuk tidak melakukan aksi mogok kerja. Dalam wawancara dengan BFM TV, Blanquer berkata bahwa tidak bisa melakukan aksi protes terhadap virus.
Sebagai tanggapan terhadap pernyataan menteri pendidikan Prancis itu, serikat pekerja mengatakan mereka telah menyerukan pemogokan bukan untuk melawan virus tetapi karena kekacauan yang disebabkan oleh tes dan aturan pelacakan kontak. Hal itu justru membuat peningkatan risiko penularan dan kekurangan pasokan masker untuk staf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika