REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian mengunjungi China, Kamis (13/1). Penguatan hubungan bilateral menjadi tujuan utama kunjungannya.
Amirbdollahian dan delegasinya mendarat di Bandara Wuxi di Provinsi Jiangsu pada Kamis sore waktu setempat. “Amirabdollahian menggarisbawahi bahwa delegasi Iran akan mengadakan pembicaraan dengan pejabat China tentang hubungan bilateral politik serta cara mengimplementasikan kesepakatan antara kedua negara di bidang ekonomi,” kata kantor berita Iran, Islamic Republic News Agency, dalam laporannya.
Awal pekan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengungkapkan, dalam kunjungannya ke China, Amirabdollahian bakal membahas perjanjian kerja sama untuk 25 tahun ke depan yang telah disepakati kedua negara tahun lalu. “Menlu (Amirabdollahian) akan membahas berbagai isu, termasuk kesepakatan (kerja sama) 25 tahun," ucapnya pada Senin (10/1) lalu.
Pada Maret 2021, Iran dan China menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif, Kedua negara ingin meningkatkan hubungan ekonomi dan politik. Lewat perjanjian itu, China akan menggelontorkan investasi senilai 400 miliar dolar AS ke perekonomian Iran untuk 25 tahun ke depan. Sebagai imbalannya, Teheran harus memberi pasokan minyak yang stabil ke Beijing.
Perjanjian itu memiliki tiga dimensi yang ditonjolkan, yakni kemitraan bukan persaingan, hubungan strategis jangka panjang, dan hubungan multilateral. China telah menjadi penyelamat ekonomi Iran setelah Amerika Serikat (AS) menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018.
Pascahengkang dari JCPOA, Washington menerapkan kembali sanksi ekonomi keras terhadap Iran. Saat ini, Iran dan AS sedang melakukan pembicaraan pemulihan JCPOA di Wina, Austria. Pembicaraan itu sudah berlangsung delapan putaran, tapi belum membuahkan hasil yang dapat diterima para pihak.
Iran menghendaki agar ketentuan JCPOA tak berubah. Dalam konteks ini, Teheran tetap mengendalikan program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Namun AS tampaknya ingin JCPOA turut mengatur program rudal balistik dan intervensi Iran di kawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika