REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU--Topografi dan geografis wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terbagi atas empat kawasan yakni daerah rawa, dataran, pegunungan dan kepulauan.
Kondisi ini tentu berdampak kepada infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah daerah terpencil jauh dari akses perkotaan.
Dilatari dengan kondisi di atas Gubernur Kalimantan Selatan Dr (HC) Sahbirin Noor menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel kembali melanjutkan program pembangunan sekolah baru tingkat SMA/SMK di daerah daerah terpencil.
Diketahui sesuai dengan Undang Undang No 23/2014 tentang pemerintahan daerah, untuk urusan pendidikan tingkat menengah atas dan sederajat dikelola pemerintah provinsi.
Ini dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan wujud komitmen mewujudkan Visi Kalsel Maju, Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan. Berdasarkan data hingga kini, Pemprov Kalsel telah mendirikan 12 unit sekolah baru (USB) tingkat SMA/SMK. Ini dilakukan pemprov sejak tahun 2017-2021 tadi.
Selanjutnya sesuai arahan Gubernur Kalsel, pada tahun 2022, kembali dilanjutkan membangun 5 unit sekolah baru SMA/SMK/SLB sehingga totalnya 17 USB.
Di samping itu juga telah dibangun sebanyak 238 RKB,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel M Yusuf Effendie Jumat (14/1) petang di Banjarbaru.
Yusuf melanjutkan, sekolah baru itu tersebar di beberapa daerah Kabupaten, antara lain Kabupaten Banjar,Tapin, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Kabupaten Batola
Yusuf mengatakan terkait pemerataan mutu pendidikan, pihaknya terus melakukan upaya optimalisasi terhadap delapan standar pendidikan.
Standar itu terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana & prasarana, pendidik & tenaga kependidikan (PTK), pengelolaan, pembiayaan dan penilaian, yang antara lain dapat ditunjukkan seperti meningkatkan kesejahteraan GTK Non PNS yang berjumlah 5.375 orang agar meningkat kinerjanya.
Kemudian, pihaknya menambahkan program BOS dari pemerintah pusat dengan program BOSDA melalui APBD Provinsi Kalsel serta juga meningkatkan jumlah guru untuk mengikuti PPG melalui APBD Provinsi Kalsel agar terwujud guru yang profesional dan angka capaian sementara tahun 2020 sudah 74,36 persen.
Mantan Kepala Bappeda Kabupaten HSS ini menyebutkan, kendati pun secara topografi dan geografis memberikan dampak adanya kesenjangan antar satuan pendidikan, tetapi dalam konteks pemerataan akses dan mutu pendidikan tidak menjadi persoalan.
“Memang hal ini dapat dipahami bahwa sebagai hasil dari upaya perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta upaya optimalisasi 8 standar pendidikan kepada seluruh satuan pendidikan SMA/SMK/SLB.
Hal ini dapat dibuktikan bahwa angka melanjutkan ke perguruan tinggi terus menujukkan peningkatan, di samping didorong dengan adanya program beasiswa dan semakin merata antar satuan pendidikannya,” tutur Yusuf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika